Ombudsman Temukan 49,1 Persen Produk di Ritel Modern Belum Sesuai Ketentuan Halal
Ombudsman RI menemukan sebanyak 78 dari 159 sampel produk atau 49,1 persen produk yang beredar di ritel modern belum sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal.
IDXChannel – Ombudsman RI menemukan sebanyak 78 dari 159 sampel produk atau 49,1 persen produk yang beredar di ritel modern belum sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Temuan tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Selain di sektor ritel, Ombudsman juga menemukan sejumlah persoalan dalam rantai pasok produk halal, mulai dari sektor hulu hingga fasilitas pemotongan ayam yang belum memiliki sertifikat halal.
Sejumlah ketidaksesuaian ditemukan pada berbagai kategori produk, di antaranya mi dan bumbu instan, kosmetik, serta produk pencuci mulut. Persoalan tersebut mencakup penggunaan label halal, registrasi produk, hingga pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyampaikan temuan tersebut kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Maneger mengatakan, kepastian kehalalan produk berkaitan dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, penyelenggaraan jaminan produk halal juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi pemerintah.
Pemantauan tersebut dilakukan Ombudsman RI di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14-16 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kajian sistemik mengenai Tata Kelola Pelayanan Sistem Jaminan Produk Halal yang dilakukan pada 2024.
Pemantauan juga bertujuan melihat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Pengawasan dilakukan di ritel modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dan tata kelola pembinaan serta pengawasannya.
Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman memeriksa 159 sampel produk konsumsi harian yang terbagi dalam delapan kategori, yakni daging olahan; permen, dessert, dan jelly; roti dan pastry; minuman; keju, yoghurt, dan olahan susu; mi, snack, dan bumbu instan; kapsul dan vitamin kesehatan; serta kosmetik.
Pemeriksaan mencakup penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal BPJPH.
Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 81 produk atau 50,9 persen telah sesuai ketentuan. Sementara itu, 78 produk lainnya atau 49,1 persen masih ditemukan tidak sesuai.
Beberapa pola ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain penggunaan logo halal lama, nomor sertifikat yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mencantumkan keterangan halal dari negara asal tanpa nomor registrasi BPJPH.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha menengah dan besar masih memerlukan penguatan.
Selain produk di ritel modern, Ombudsman RI turut memantau Usaha Mikro Kecil (UMK) dan kesiapan sektor hulu. Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI, Diah Suryaningrum, menjelaskan bahwa meskipun UMK memperoleh relaksasi kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028, aspek kehalalan bahan baku dan proses produksi tetap perlu diperhatikan.
Hal ini mengingat sektor hulu merupakan bagian awal dari rantai pasok produksi yang menentukan pemenuhan standar halal suatu produk.
Ombudsman RI juga mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK. Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1.090.891, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah terpakai.
Meski demikian, pemanfaatan program tersebut dinilai belum merata. Penyerapan kuota masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan pemanfaatan di sejumlah wilayah lainnya relatif lebih rendah.
Melalui laporan hasil pengawasan tersebut, Ombudsman RI mendorong BPJPH memperkuat sosialisasi sertifikasi halal kepada seluruh pelaku usaha, mulai dari industri menengah dan besar hingga UMK serta pedagang di pasar tradisional.
Ombudsman juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kewajiban sertifikasi halal berjalan sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan pada 2028.
(Shifa Nurhaliza Putri)