Pastikan Setiap Desa Punya TK, Mendikdasmen Siap Kolaborasi dengan Kemendes PDT
Kolaborasi ini untuk mengimplementasikan kebijakan wajib belajar 13 tahun serta memastikan setiap satu desa memiliki satu satuan pendidikan TK.
IDXChannel - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti siap berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Kolaborasi ini untuk mengimplementasikan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Selain itu, juga untuk memastikan setiap satu desa memiliki satu satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK).
"Mengingat kebijakan wajib belajar 13 tahun nantinya akan mewajibkan anak-anak usia dini untuk mengenyam pendidikan jenjang PAUD atau TK sebelum mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau SD," kata Abdul Mu'ti, Kamis (19/12/2024).
Dia menambahkan, terkait intervensi yang dapat dilakukan oleh pihaknya, salah satunya dengan mengafirmasi TK, termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
Saat ini, kata dia, sudah berjalan dengan mendata kebutuhan yang mereka butuhkan, mulai dari renovasi bangunan fisik hingga penyediaan sarana pembelajaran.
Sementara untuk desa yang sama sekali belum memiliki satuan pendidikan TK, kata dia, barulah mendapat intervensi dari Kemendes PDT.
“Program Satu Desa Satu PAUD itu kan bisa dilakukan afirmasi, yang belum ada bisa dibangun baru lewat Kemendes PDT," katanya.
"Kalau di situ sudah ada masyarakat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini ya sudah, itu kami afirmasi saja sebagai bagian dari Kemendikdasmen memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat,"kata Abdul Mu'ti.
Hal ini sejalan dengan skala prioritas pihaknya yang memang memprioritaskan renovasi dan rehabilitasi sekolah pada tahun 2025 ketimbang pendirian sekolah baru, mengingat secara teknis hal tersebut lebih mudah dilakukan serta layanan pendidikannya sudah lebih dulu berjalan di masyarakat.
"Dengan begitu ada percepatan terkait persiapan untuk implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)