Pemprov DKI Habiskan Rp4,3 Triliun per Tahun untuk Subsidi Transjakarta dan MRT
Pemprov DKI masih terus memberikan subsidi pada transportasi umum di ibu kota.
IDXChannel - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, Pemprov DKI masih terus memberikan subsidi pada transportasi umum di ibu kota. Hal ini dilakukan agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Heru pun kemudian mengungkapkan besaran nilai subsidi yang diberikan kepada pengguna MRT Jakarta hingga Transjakarta.
"MRT itu juga masih disubsidi, setahun Rp800 miliar," kata Heru saat menjadi salah satu narasumber dalam talk show di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2023).
"Begitu juga Transjakarta juga mensubsidi supaya masyarakat semua ingin menggunakan transportasi itu. Total itu kurang lebih Rp3,5 triliun untuk keseluruhan kalau masyarakat gunakan Transjakarta," ungkap Heru.
Didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Heru membeberkan selama ini masyarakat Jabodebek yang menggunakan transportasi umum mendapat subsidi biaya.
Heru mengatakan, pemerintah daerah (pemda) bersama pemerintah pusat berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat agar menggunakan transportasi umum.
Sebab, apabila tidak diberi subsidi melalui Public Service Obligation (PSO), Heru mengatakan masyarakat harus membayar Rp31 ribu dalam sekali perjalanan menggunakan MRT Jakarta.
"Tarif Rp3.500 (Transjakarta) itu subsidi, kalau nilai ekonomisnya bisa Rp14-16 ribu. Artinya, pemerintah daerah concern bersama pemerintah pusat memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap transportasi Jakarta. Mari kita sama-sama merawat dan menggunakan transportasi itu. Minimal kita mengurangi kendaraan yang masuk ke Jakarta," lanjutnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, LRT Jabodebek yang belum lama ini diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengalami peningkatan jumlah penumpang hingga 3,5 persen.
"Terkait dengan kemarin adanya kereta api cepat dan LRT yang sudah digunakan, ternyata kenaikan dari warga Bekasi ke Jakarta menambah 3 sampai 3,5 persen, khususnya untuk karyawan DKI. Jadi kalau dihitung banyak karyawan DKI yang tinggal di Depok dan Bekasi, dan semuanya turun banyak di Dukuh Atas, Manggarai, dan Tanah Abang," pungkas Heru.
(YNA)