Pemprov DKI Tak Cabut KJP Siswa yang Masuk Sekolah Rakyat, Ini Alasannya
Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan mencabut KJP siswa yang sekolah di sekolah rakyat.
IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) meski nantinya pelajar mengikuti pendidikan di sekolah rakyat bentukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal ini dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, KJP manfaatnya tidak hanya kepada siswa melainkan keluarga yang tidak mampu sebagai penerima manfaat.
"Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya dimana aja ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono, Jumat (27/6/2025).
"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi mohon maaf juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan dan sebagainya dari itu," katanya.
Pramono juga memastikan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mensinkronkan data dan lainnya berkaitan dengan program sekolah rakyat tersebut.
"Pemerintah Jakarta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Karena memang koordinasi untuk sekolah rakyat ini kan akan dibimbing oleh Kementerian Sosial," kata dia.
"Dan kami sudah menyiapkan, bahkan lahannya dan tempatnya sudah. Kalau untuk Jakarta gak jadi masalah," lanjutnya.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan 100 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Ini bertepatan dengan masuknya tahun ajaran baru di sekolah umum.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, dirinya optimistis jika Sekolah Rakyat langsung berjalan. Saat ini, semua instrumen tengah disiapkan pemerintah guna menunjang operasional dari Sekolah Rayat tersebut.
"Di tahap 1a, sebanyak 53 kepala sekolah telah menjalani retret selama lima hari di Pusdiklat Kemensos. Kemudian 1.554 guru PPPK dan 2.730 tenaga pendidik yang berasal dari ASN sedang siapkan. Ini merupakan kerjasama dari kementrian terkait dan kerjasama dengan gubernur di Indonesia," kata Agus Jabo.
(Nur Ichsan Yuniarto)