Pramono: Naik atau Tidaknya Tarif Transjakarta Saya Akan Putuskan pada Saat yang Tepat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, saat ini besaran tarif Transjakarta masih dalam kajian dengan memperhatikan ability to pay dan willingnes to pay.

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, saat ini besaran tarif Transjakarta masih dalam kajian dengan memperhatikan ability to pay dan willingnes to pay (ATP/WTP). Artinya, keputusan untuk naik atau tidaknya masih menunggu waktu yang tepat.

"Soal kenaikan tarif Transjakarta. Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sebelumnya, pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah membuat subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) di Jakarta ikut dipangkas. Hal itu membuat wacana kenaikan tarif Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi andalan di ibu kota itu mencuat pada 2026.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, penyesuaian subsidi transportasi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif dalam hal ini TAPD. Menurutnya, tak hanya Transjakarta, subsidi untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta juga terdampak. 

"Tentang RAPBD, kemarin memang ada DBH yang dikurangkan 15 triliun ya, padahal sebelumnya sudah kita hitung Rp15 triliun, itu tapi kemudian tidak ada. Sehingga kemarin dibuat satu penyesuaian dengan kertas kerja dari eksekutif, dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah," ujar MTZ dalam forum Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta, dikutip pada Rabu (5/11/2025).

"Nah untuk Komisi B, di mana mitranya adalah transportasi yang mendapatkan PSO ya ada Transjakarta, MRT, dan LRT. Ya kita akhirnya memang memotong ya, jadi dikurangin anggaran untuk subsidi ke transportasi umum. Kita potong untuk kegiatan yang lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain. Tapi ini tidak dengan menghitung bahwa tarifnya dinaikkan. Belum, ya," katanya. 

(Dhera Arizona)