Rempang Mulai Kondusif, Warga Mulai Setuju Relokasi
Sejumlah warga yang tinggal di Pulau Rempang saat ini sudah mulai setuju untuk direlokasi.
IDXChannel - Sejumlah warga yang tinggal di Pulau Rempang saat ini sudah mulai setuju untuk direlokasi. Kepala BP Batam Muhamad Rudi menegaskan bahwa sesuai perintah Presiden Jokowi warga terdampak harus mendapatkan ganti untung.
"Saya tidak mau warga menjadi susah. Justru sebaliknya harus mendapatkan keuntungan akibat pergeseran dan mendapatkan manfaat ekonomis dengan adanya industri di Pulau Rempang nantinya," tegas Rudi dalam keterangan resmi, Minggu (8/10/2023).
Ia menjelaskan, kondisi di Rempang saat ini mulai kondusif setidaknya bisa dilihat dari banyaknya jumlah warga yang menyatakan kesediaannya mengikuti program relokasi.
Hingga saat ini tercatat sudah ada 16 warga yang ikut program relokasi. Sementara itu, ada sedikitnya 341 KK sudah mendaftar dan 498 KK berkonsultasi untuk mengikuti program relokasi.
Salah seorang warga yang telah ikut program relokasi adalah Wulan Ratna Sari yang merupakan warga Sembulang Camping RT 02/ RW 02, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam.
Dalam program ini, ia mendapatkan lahan pengganti seluas 500 m2, bersertifikat hak milik. Bukan hanya itu, ia juga mendapat bantuan biaya kontrak rumah dan biaya masa tunggu Rp 1.200.000 per jiwa atau 7.200.000/bulan Bersama suami dan 4 anaknya.
Senada, warga lainnya, Yuliana, juga menyatakan bersedia mengikuti program relokasi. Warga Pasir Panjang itu mengaku siap untuk dirlokasi secara sukarela. Bahkan, kini ia sudah mendapatkan rumah di daerah Batu Aji.
"Saya pindah tidak dipaksa. Tidak benar jika ada berita soal pemaksaan terhadap warga untuk pindah. Kita pindah sukarela, bahkan warga bebas memilih rumah tinggal sementara," jelas Yuliana.
Kesediaan warga tentu tak berlebihan, karena selain mendapat kompensasi dan penggantian lahan, warga juga punya kesempatan memperoleh lapangan kerja.
Kendati proyek Rempang Eco City tengah dalam proses melengkapi legalitas lahan dan penataan kawasan, namun warga setempat sudah merasakan berkahnya. Sejak sosialisasi Juli 2023, PT Makmur Elok Graha (MEG) selaku pengelola Kawasan sudah merekrut 151 warga lokal dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang.
Jumlah serapan tenaga kerja dipastikan bertambah jika industri pabrik kaca dan wisata sudah terealisasi. Diprediksi ribuan tenag kerja akan terserap. Bisa jadi akan mengubah pola kerja warga lokal yang selama ini menjadi nelayan dan peladang.
Data dari BP Batam, Pulau Rempang memiliki populasi penduduk sebanyak 7.512 jiwa. Tersebar di areal seluas 1.583 hektar.
Awalnya Pulau Rempang merupakan bagian dari Propinsi Riau. Kemudian, melalui Kepres No 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau galang dan pulau-pulau di sekitarnya.
Pulau cantik dan jauh dari riuh rendah moderenisasi ini kini menjadi perhatian setelah pemerintah menetapkan industry di Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional.
Jangan Ada Provokasi
Pengacara LBH Ansor Bambang Yulianto menyayangkan, kondisi Rempang yang sudah berangsur kondusif seperti saat ini masih diwarnai sejumlah kelompok yang melakukan provokasi kepada warga Rempang agar menolak industri dan investasi.
"Orang luar datang ke Rempang, buka posko, lalu memprovokasi. Untuk apa?" tanya Bambang.
Bambang menilai, memang di awal rencana ini mencuat, sempat ada penolakan warga. Namun itu dinilainya lebih desababkan karena sosialisasi yang dilakukan BP Batam kurang tepat pada tahap awal, karena dilakukan secara door to door sehingga terkesan tertutup dan Masyarakat pun curiga.
"Harusnya diawal dilakukan dialog secara terbuka sehingga warga tidak curiga. Memang sempat dilakukan dialog, tapi ketika warga sudah mulai marah dan melakukan unjuk rasa," jelas Bambang.
Menurut Bambang, warga Rempang mendukung saja proyek Rempang Eco City asalkan warga terdampak diberikan ganti untung.
Hal ini sejalan dengan sikap PBNU. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bahwa Investasi itu harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di lingkungan destinasi investasi itu sendiri.
"Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu, risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian," imbuhnya.
Terpisah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sembulang, Rusli, mengaku geram dengan pernyataan sejumlah orang dari luar Rempang yang memaksa agar Rempang Eco City dibatalkan.
"Orang lain hanya bisa memprovokasi. Warga Rempang butuh pekerjaan. Butuh perbaikan ekonomi. Mayoritas warga menganggur, Sebagian neyalan pun bekerja secara musiman, menjelang Imlek dan musim cumi-cumi," jelas Rusli.
Rusli mengecam sikap sejumlah politisi dan aktivis LSM yang membuat posko di Rempang lalu bicara lantang di media tanpa memahami permasalahan sesungguhnya.
"Mereka hanya koar-koar, tapi tidak memahami masalah warga Rempang. Akibatnya hanya menambah permasalahan di Rempang. Kesannya Rempang mencekam. Akibatnya banyak yang takut masuk ke Rempah," imbuhnya.
(SLF)