Rencana Vaksin Covid-19 Berbayar, Ini Penjelasan Menkes
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan Indonesia segera memasuki masa endemi sehingga rencana vaksin berbayar sangat diperlukan.
IDXChannel - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan Indonesia segera memasuki masa endemi. Hal ini menurunkan intervensi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat soal vaksinasi Covid-19.
Karena itu, wacana vaksin berbayar muncul sedangkan vaksin gratis hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
"Bukan (vaksin) diperjual belikan, kita kan dalam rangka transisi dari pandemi menjadi endemi itu kan penting sekali bahwa dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan. Termasuk juga di vaksinasi," kata Budi Gunadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang dikutip Rabu (25/1/2023).
Budi pun mencontohkan layaknya vaksin meningitis untuk keperluan haji maupun vaksin influenza. Kedua jenis vaksin ini dibeli secara mandiri oleh masyarakat.
"Jadi kalau masyarakat merasa dirinya gak enak atau musimnya musim yang buruk, masyarakat melakukan vaksinasi," ujarnya.
Apalagi vaksin tersedia dengan kisaran harga USD 5-10 atau setara Rp150 ribu per dosisnya. Sementara untuk masyarakat miskin tetap gratis dengan memasukkannya dalam program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Harganya antara 5-10 dollar itu kan Rp 150 ribu. Jadi kita liat partisipasi masyarakat ini untuk yang miskin rencananya dimasukin aja ke program kesehatan standarnya BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu dia bisa beli sendiri. Itu rencananya ke sana sebagai bagian dari strategi pandemi endemi.l," terangnya.
Ia menyebut, mekanismenya sama seperti membeli obat-obatan atau vitamin C. Dan penjualannya tidak hanya di apotek, pemberiannya di rumah sakit (RS) atau puskesmas.
"Nanti jualan nggak hanya di apotek harusnya kan diberikannya di rumah sakit atau di puskesmas," jelasnya.
Namun, implementasinya harus menunggu tahapan transisi ke endemi. Karena sekarang baru melepas intervensi pemerintah dalam penerapan PPKM, status pandemi belum dicabut.
"Tapi intinya gini, kalau sudah menjadi endemi, yang lebih penting pelayanan kesehatan adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah teredukasi, dan intervensi kesehatannya obat obatan dan vaksinnya sudah tersedia," ujarnya.
Untuk vaksin anak, pemerintah masih ada kontrak dengan Pfizer. Karena yang sudah menyediakan vaksin anak adalah Pfizer, pemerintah akan menukar kontrak vaksin dewasa dengan vaksin anak saja. Sementara vaksin dewasa dipenuhi dari dalam negeri.
"Nah sekarang kita sedang dalam proses untuk bisa menukar kontrak yang ada sisanya nih, bukan untuk vaksin dewasa tapi untuk vaksin anak," tandasnya.
(DES)