Sambangi KPK, Erick Thohir Janji Perkuat Pencegahan Korupsi di Danantara-BUMN
Pertemuannya dengan pimpinan KPK dalam rangka audiensi pencegahan antirasuah di tubuh BUMN.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan tujuan kedatangan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindak lanjut townhall meeting bersama jajaran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan BUMN. Pertemuannya dengan pimpinan KPK dalam rangka audiensi pencegahan antirasuah di tubuh BUMN.
Dalam townhall meeting yang dilaksanakan kemarin di Jakarta Convention Center (JCC) itu turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan agar kinerja BUMN untuk terus ditingkatkan, termasuk pencegahan korupsi.
"Salah satunya (tindak lanjut dari townhall meeting) Bapak Presiden memberikan arahan tegas kemarin bahwa pola pekerjaan yang sudah berjalan selama ini harus terus diperbaiki, beliau apresiasi dengan kinerja hari ini," kata Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Pada kesempatan itu, Erick juga menyinggung soal persaingan global di balik perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Dengan keadaan seperti itu, kata dia, pemerintah tetap harus berusaha meningkatkan ekonomi demi kestabilan negara.
"Kita sebagai negara harus terus tumbuh. Nah, salah satunya tentu tadi bagaimana kita memperbaiki sistem dan harus terus lebih efisiensi ke depan, sehingga value creation yang diharapkan juga lebih tinggi ke depan," kata dia.
Di sisi lain, Erick mengungkapkan, rencana kerja sama dengan KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi di tubuh BUMN. Langkah ini dianggap tepat mengingat adanya Undang-Undang (UU) BUMN baru.
"Sehingga nanti ada kesepakatan yang efektif sesuai dengan perubahan yang adanya kita lihat sekarang ini UU BUMN sekarang ini dan tentu Kementerian BUMN sendiri ada perubahan daripada yang penugasannya, pola kerjanya," ujar Erick.
Dalam UU BUMN baru, dia menyoroti adanya perubah pola kerja termasuk dalam mengatur dividen, atau penutupan usaha. Dengan hal itu, tentunya memerlukan sistem pengawasan yang lebih kuat.
"Di mana tadi yang saya sampaikan kita mempunyai saham syariah artinya kita ada juga membantu dengan percepatan-percepatan yang bisa kita dorong yang selama ini menggunakan waktu yang cukup panjang," kata Erick.
"Tetapi dengan peran kami yang baru, tadi kami meng-approve yang namanya dividen, juga meng-aprove yang namanya merger, penutupan usaha dan lain-lain," ujarnya.
Dia mengaku sejak dulu Kementerian BUMN sudah melakukan bersih-bersih untuk menekan angka korupsi. Namun, perlu juga sinergi dengan KPK untuk mewujudkan BUMN yang bebas dari praktik korupsi.
"Insyallah dalam 2-3 minggu ke depan kita akan laksanakan yang namanya payung kerja sama supaya kita bisa mendorong visi Bapak Presiden bagaimana tadi Danantara ini bisa menghasilkan seperti yang dimaui oleh anak cucu," kata Erick.
(Dhera Arizona)