Sekolah Kembali Dibuka, Kemendikdasmen Dirikan Tenda di NTT untuk Kelas Darurat
Kementerian mencatat hingga 16 Agustus 2026 sebanyak 253 satuan pendidikan terdampak.
IDXChannel—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendirikan tenda sementara untuk kelas darurat bagi siswa pascagempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus lalu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, bantuan harus dipastikan tepat sasaran bagi para korban gempa.
“Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,” kata Mu'ti dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Kemendikdasmen turun di tujuh kabupaten di Pulau Flores, yakni Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka.
Kementerian mencatat hingga 16 Agustus 2026 sebanyak 253 satuan pendidikan terdampak. Terdiri atas 199 satuan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB (kewenangan kabupaten) dan 54 satuan jenjang SMA/SMK/SLB (kewenangan provinsi).
Jumlah tersebut termasuk Ruang Kelas Baru hasil Revitalisasi 2026 seperti SDN Wae Wulan dan SDI Lengko Randang. Hingga saat ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) sebagai simpul penanganan bencana di lapangan terus melakukan proses pendataan dan penanganan kerusakan.
Kabupaten Manggarai Timur diketahui menjadi wilayah dengan kerusakan terparah. Total ada 104 satuan pendidikan dari berbagai jenjang yang terdampak, lalu Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 52 satuan pendidikan. Di Manggarai Timur sebanyak 51 satuan pendidikan terdampak terdiri atas 33 SD dan 18 SMP/MTs.
“Selain kerusakan bangunan, musibah gempa bumi juga menelan korban jiwa dari lingkungan satuan pendidikan yakni dua orang murid dan satu orang guru,” ujarnya.
Pembangunan tenda ini demi keselamatan siswa. Seluruh kegiatan pembelajaran di ruang kelas rusak diminta dihentikan sementara.
“Kami juga menyiapkan dukungan psikososial melalui kerja sama dengan HIMPSI. Layanan tersebut akan segera bergerak setelah tim pendahuluan memberikan konfirmasi kondisi lapangan,” imbuhnya.
Selanjutnya pemerintah juga akan memperhatikan pembangunan sekolah yang rusak.
“Langkah selanjutnya adalah mendorong pembersihan sekolah yang masih aman digunakan serta mengoordinasikan pemanfaatan anggaran belanja tambahan untuk kebutuhan sarana dan alat belajar,” jelas dia.
(Nadya Kurnia)