Sentil BPKP, Jokowi: Jika Banyak Larangan maka Memperlambat Pembangunan
Jokowi menyentil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2024.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2024.
Jokowi mengatakan, dirinya sudah menaikkan tunjangan BPKP sebagai bentuk apresiasi kinerja lembaga yang dipimpin Muhammad Yusuf Ateh.
"Tahun lalu seingat saya bulan juni saya menandatangani keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100%. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP, yang harapannya tentu memicu dan memacu kinerja dari BPKP," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (22/8/2024).
BPKP, kata Jokowi, memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal.
Dirinya mencontohkan BPKP dalam kereta diibaratkan berkontribusi dalam membangun rel dan memastikan kereta sampai tujuan dengan cepat dan tepat.
"Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh itu gak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak ini tidak, bukan itu," kata Jokowi.
"Jika hanya banyak larangan yang dikeluarkan maka akan memperlambat pembangunan. Padahal dibutuhkan pembangunan yang cepat," katanya.
"Karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat. Padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja' kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat," lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa sasaran dari BPKB bukan mengincar kesalahan tapi mencegah penyimpangan. BPKB seharusnya memberikan arahan yang benar dan membenarkan sejak awal jika ditemukan kekeliruan.
(NIY)