Serikat Pekerja Minta Prabowo Singgung Kesejahteraan Buruh di Pidato Nota Keuangan
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengungkap 7 poin tuntutan kepada pemerintah yang diharapkan bisa memberikan angin segar bagi para buruh.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Bersama DPR/ MPR RI yang diselenggarakan 15 Agustus 2025.
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengungkap 7 poin tuntutan kepada pemerintah yang diharapkan bisa memberikan angin segar bagi para buruh.
Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, berharap pidato Nota Keuangan tidak boleh sekadar deretan angka ekonomi makro, tetapi juga harus memuat kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan buruh.
Momentum Nota Keuangan sangat penting bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan keberpihakan kepada jutaan buruh di Tanah Air yang selama ini menjadi penggerak ekonomi nasional.
"Kesejahteraan pekerja dan buruh bukan sekadar isu moral, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Mirah dalam pernyataan resminya, Rabu (13/8/2025).
Adapun 7 tuntutan buruh yang dimaksud sebagai berikut:
1. Perlindungan Daya Beli
Pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi terkendali agar gaji tidak tergerus inflasi.
2. Kebijakan Pengupahan yang Adil
Penetapan upah minimum harus berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Lapangan Kerja Berkualitas
Penciptaan lapangan kerja harus menjamin kerja layak (decent work), serta membatasi praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek yang merugikan Pekerja/Buruh.
4. penguatan Jaminan Sosial
Peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak.
5. Perlindungan Pekerja Migran dan Informal
Komitmen perlindungan bagi Pekerja Migran serta pemberdayaan pekerja sektor informal agar naik kelas harus dipertegas.
6. Dialog Sosial yang Sejati
Kebijakan ketenagakerjaan strategis harus melibatkan serikat pekerja secara aktif sejak tahap perumusan.
7. Kesesuaian Kurikulum Pendidikan dengan Kebutuhan Industri
Salah satu persoalan ketenagakerjaan saat ini adalah banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).
(NIA DEVIYANA)