News

Sesmenko Beberkan Alasan PIK dan BSD Masuk PSN

Atikah Umiyani/MPI 02/04/2024 16:49 WIB

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso membeberkan alasan PIK 2 dan BSD masuk ke PSN 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso (Atikah Umiyani/MNC media)

IDXChannel - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso membeberkan alasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024.

Diungkapkan pria yang akrab disapa Susi tersebut, masuknya Proyek PIK 2 ini merupakan rekomendasi dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata hijau yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Nah yang PIK itu dari Menteri Parekraf karena itu bagian dari green destination, menyanggah, jadi bukan kawasan PIK itu," jelas Susi ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Susi menambahkan, hal itu lantaran di kawasan PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus di jaga kelestariannya. Ia bilang, saat ini proses pembangunan proyek PSN untuk PIK 2 juga masih menunggu Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko).

"Yang teman-teman pertanyakan yang PIK itu bukan kawasan (pemukiman) PIK yang dia dari dulu itu, di situ ada yang namanya coastal development (pembangunan pesisir) yang ada mangrovenya, ada green destination lah. Makanya kan gini, 1 PSN itu harus ada 1 rekomendasi khusus dari menteri teknis sesuai sektor dan bidangnya," kata Susi. 

Susi menambahkan, begitu pula dengan penetapan pengembangan kawasan terpadu BSD yang juga meruapakan rekomendasi dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. 

"BSD juga begitu, bukan kawasan perusahan BSD nya tapi di situ dari Menteri Kesehatan sudah menerbitkan rekomendasi untuk sektor kesehatan khususnya di situ ada research biomedical. Tapi di luar itu ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD nya hanya sekitar 56 hektare yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri," tutup Susi. 

(NIY)

SHARE