Soal Usulan Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh, Ini Kata Kemenhub
Kemenhub memberikan tanggapan terkait usulan penambahan stasiun kereta cepat Whoosh di Kopo, Bandung.
IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan tanggapan terkait usulan penambahan stasiun kereta cepat Whoosh di Kopo. Usulan itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mengenai usulan tersebut.
"Tunggu kajian dulu, kan enggak bisa kita putuskan gitu. Kita bicara kereta cepat, bicara waktu perjalanan, jarak," kata Risal saat ditemui di Stasiun Halim LRT Jabodebek, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Selain itu, Risal menuturkan bahwa hal tersebut perlu melibat berbagai stakeholder terkait. Pasalnya, itu berkaitan dengan lahan dan lainnya.
"Kan ada pemilik lahannya juga ya posisi itu. Kita belum bisa bicara banyak tentang itu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung atau yang sering disebut Whoosh, di daerah Kopo, Bandung.
Dia menyampaikan hal ini dalam diskusi bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), PT Kereta Api Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan.
“Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung,” ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Mengenai konektivitas, menurut Moeldoko, upaya peningkatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan yang akan didapat oleh penumpang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya soal ketersediaan kursi di kereta feeder saat sudah sampai di Padalarang.
“Pentingkan untuk kenyamanan penumpang, agar tidak berhenti hanya di stasiun Padalarang serta Tegalluar,” ucapnya.
Moeldoko menambahkan bahwa KSP akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan penambahan stasiun kereta api cepat. Jika pembangunan tersebut akan dilakukan tentu harus memperhatikan dampak yang positif terhadap masyarakat.
“Silakan dipersiapkan kajiannya,” kata Moeldoko.
Sementara itu, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan bahwa usulan pengembangan stasiun kereta api cepat di daerah Kopo, sudah menjadi pertimbangan. Namun belum dapat dilaksanakan terkait dengan keterbatasan pendanaan serta izin penggunaan lahan di daerah tersebut.
“Terdapat lahan sekitar 30 hektare di Kopo dan itu memungkinkan (dibangun stasiun), tetapi KCIC belum ada dana untuk itu,” ujarnya.
(RNA)