News

Tak Terima UMP Jakarta 2027 Rp6,1 Juta, Buruh Demo dan Siapkan Perlawanan

Danandaya Arya Putra 20/11/2026 14:15 WIB

Puluhan buruh menggelar aksi demo di Balai Kota Jakarta, menyusul penetapan UMP DKI Jakarta 2027, yang tetap ditetapkan sebesar Rp6.136.941.

Tak Terima UMP Jakarta 2027 Rp6,1 Juta, Buruh Demo dan Siapkan Perlawanan. (Foto: Danantara Arya Putra/iNews Media Group)

IDXChannel - Puluhan buruh menggelar aksi demo di Balai Kota Jakarta, menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027, yang tetap ditetapkan sebesar Rp6.136.941.

Buruh menanggap nominal tersebut belum memenuhi keinginannya sial besaran UMP 2027. 

"Indeks alfa kita yang kita ajukan itu adalah 1 persen, itu yang menjadi tuntutan," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN Serikat Pekerja Nasional, M. Andre Nasrullah di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Mereka menilai alfa 1 persen lebih ideal untuk mengakomodasi kebutuhan hidup layak serta menjaga daya beli pekerja di Jakarta. Oleh karenanya, buruh secara tegas menolak penetapan UMP Rp6,1 juta dan akan menyiapkan sejumlah perlawanan.

"Tentunya kami kaum buruh tidak setuju. Ini kami dengan teman-teman semua nanti ke depannya akan konsolidasi lagi terkait dengan putusan hari ini. Tentunya kami harus melawan," kata dia.

Dia menyebut, buruh menginginkan UMP DKI Jakarta 2027 di atas Rp6,2 juta."Nilainya 6,2 lebih. Rp6.200.000 sekian ya," jelasnya. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai acara ASEAN-ID Collaboration Talks (ASEAN-ID ACT) 2026 di Park Hyatt Jakarta, Jumat (20/11/2026).

"UMP untuk 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," kata Pramono kepada wartawan.

Dia menjelaskan UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan 7,1 persen atau sebesar Rp407 ribuan. Sementara UMP tahun 2026 senilai Rp 5.729.876 hanya mengalami kenaikan 6,1 persen saat itu.

"Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen, dibandingkan 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876, kalau di 2026 kenaikannya 6,1 persen, di 2027 ini kenaikannya 7,1 persen," jelasnya.

Pramono menegaskan pihaknya memiliki komitmen dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha. 

Di sisi lain ia juga menyampaikan pembahasan UMP ini telah berlangsung selama 3 hari. Pembahasan melibatkan kelompok buruh, pengusaha dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

SHARE