UI Pastikan Pembangunan Sekolah Rakyat Tak Gunakan Lahan Hutan Kota
UI mengeaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI tidak akan menggunakan lahan Hutan Kota UI.
IDXChannel - Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI tidak akan menggunakan lahan Hutan Kota UI.
Lahan yang diusulkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut berada di area kampus sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, tetapi bukan bagian dari kawasan hutan kota.
Pernyataan tersebut disampaikan UI menyusul pertemuan Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026), yang membahas kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI.
Direktur Direktorat Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Informasi (DHMPI) UI, Erwin Panigoro, menegaskan komitmen kampus untuk tetap menjaga kelestarian kawasan hutan kota.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin, Selasa (17/11/2026).
UI menyatakan mendukung program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Dukungan itu sejalan dengan mandat UI sebagai perguruan tinggi negeri dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
UI menjelaskan tanah yang dikelolanya merupakan tanah milik negara. Karena itu, apabila negara membutuhkan lahan tersebut untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI mendukung pemanfaatannya.
Adapun UI mengelola lahan di sejumlah lokasi, antara lain Depok, Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, dan Serpong. Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan berada di bagian Kampus UI sisi Jakarta dan berdekatan dengan kawasan hutan kota.
Meski demikian, penetapan lokasi definitif sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Prosesnya akan melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta kesesuaian lahan dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.
Perkembangan lebih lanjut mengenai rencana tersebut akan disampaikan UI melalui kanal resmi setelah proses kajian berjalan.
(kunthi fahmar sandy)