Vietnam Perketat Aturan Pengiriman Barang ke AS dan Mitra Dagang, Ini Tujuannya

Vietnam perketat pengawasan ekspor untuk cegah pengiriman ilegal ke AS dan negara mitra guna hindari sanksi dan tuduhan pelanggaran dagang.

IDXChannel- Pemerintah Vietnam akan menindak tegas pelaku pengiriman barang ilegal ke Amerika Serikat (AS) dan negara mitra dagang lainya. Vietnam baru saja mengeluarkan aturan untuk memperketat pengiriman barang ilegal tersebut.

Dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (22/4/2025), aturan ini dibuat untuk menghindari tuduhan pelanggaran perdagangan, terutama praktik transhipment, yaitu pengiriman barang dari negara lain melalui Vietnam agar terhindar dari tarif tinggi yang diberlakukan AS.

Kementerian Perdagangan menyebut aturan itu mulai berlaku pada 15 April. Pemerintah Vietnam memperkirakan kasus penipuan perdagangan bisa meningkat di tengah ketegangan dagang dengan AS yang semakin tinggi.

Pemerintah Vietnam khawatir pelanggaran tersebut bisa memicu sanksi dari negara-negara mitra dagang terhadap produk Vietnam jika tidak segera ditindak. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap ekspor Vietnam yang jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Meskipun tidak menyebutkan negara tertentu sebagai pelaku, dokumen itu mencatat bahwa hampir 40 persen barang impor Vietnam berasal dari China. AS sebelumnya terbuka menuduh China memanfaatkan Vietnam sebagai jalur transit untuk menyelundupkan barang dan menghindari tarif tinggi.

Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal sebesar 46 persen kepada Vietnam. Namun kini tarif itu ditangguhkan hingga 90 hari.

Meski demikian, penerapan tarif itu bisa merugikan Vietnam karena dapat mengganggu investasi asing dan ekspor ke pasar Amerika.

Untuk itu dibuatlah aturan tersebut. Aturan itu memerintahkan para pejabat di bidang perdagangan, bea cukai, dan lembaga terkait untuk memperketat pengawasan terhadap barang impor. Fokus utama adalah pada bahan baku yang digunakan untuk produksi barang ekspor agar tidak terjadi penyalahgunaan sertifikasi asal barang.

Pemerintah akan lebih ketat dalam mengawasi pabrik-pabrik dan penggunaan label 'Made in Vietnam', terutama dari perusahaan-perusahaan yang mendadak sering mengajukan permohonan sertifikat asal barang. 

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pejabat diminta segera mengusulkan langkah pencegahan lebih lanjut, termasuk tindakan khusus untuk menghentikan praktik transhipment ilegal.

(Ibnu Hariyanto)