News

Yusril Beberkan Tujuan Penyadapan: Lumpuhkan Presiden Agar Tak Bisa Jalankan Tugas  

Yuwantoro Winduajie 18/11/2026 18:25 WIB

Salah satu dugaan tujuan aksi tersebut yakni membuat Prabowo tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden.

Yusril Beberkan Tujuan Penyadapan: Lumpuhkan Presiden Agar Tak Bisa Jalankan Tugas  

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan penyidik menemukan petunjuk dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu dugaan tujuan aksi tersebut yakni membuat Prabowo tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden.

Yusril mengatakan, perkembangan penyidikan menunjukkan perkara tersebut tidak sekadar berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik. Penyidik kini mendalami keterkaitan kegiatan tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.

"Sesudah itu kan ada hasil-hasil pengembangan, hasil dari tahap penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baru dan pengumpulan alat bukti memang ditemukan petunjuk ke arah betul-betul ada satu perbuatan makar dengan satu tujuan, tujuan tertentu," kata Yusril kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Dia menyebut salah satu tujuan yang didalami penyidik adalah melumpuhkan Presiden Prabowo agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.

"Paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Paling tidak kalau itu lebih mudah untuk ditemukan, tapi kalau sampai membunuh presiden sampai sekarang belum ditemukan ke arah itu," ujarnya.

Yusril menjelaskan dugaan makar tersebut memiliki sejumlah kemungkinan tujuan. Mulai dari membunuh presiden, melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan tugasnya, hingga melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara lainnya.

"Yang paling tinggi adalah membunuh presiden, kemudian melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau pasal selanjutnya melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara yang lain, yang terakhir baru ada memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

Menurut Yusril, motif di balik penyadapan terhadap kepala negara menjadi salah satu hal penting yang harus diungkap. Dia menilai penyadapan terhadap presiden tidak bisa hanya dilihat sebagai tindakan intersepsi elektronik.

"Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar, karena tentu ada satu motif ya untuk apa penyadapan dilakukan," katanya.

Karenanya, lanjut Yusril, gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis besok (19/11/2026), diharapkan dapat memperjelas keterkaitan antara dugaan penyadapan dan makar. Hasil pemeriksaan rekaman penyadapan juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana dugaan tindak pidana tersebut telah dilakukan.

"Nanti itu dari hasil pembukaan rekaman-rekaman hasil penyadapan itu nanti akan terlihat sebenarnya sampai di mana tindak pidana makar itu sudah dilakukan walaupun mungkin belum sampai kepada tujuan akhir," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

SHARE