100 Jamaah Positif Covid-19, Epidemiolog Sarankan Umrah Ditunda Sebulan
Epidemiolog Dicky Budiman menegaskan bahwa di saat seperti ini sangat berisiko untuk memberangkatkan WNI ke Arab Saudi.
IDXChannel - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sebanyak 87 jamaah umrah positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, 10 orang diduga terpapar Omicron.
"Saat ini ada 10 yang probable Omicron," kata Siti Nadia, belum lama ini.
87 jamaah umrah yang terpapar Covid-19 ini diketahui berangkat ke Arab Saudi pada 8 Januari 2022. Jumlah rombongan kala itu sebanyak 411 orang.
Sebelumnya, 13 Orang tim advance uji coba umrah perdana juga terinfeksi Covid-19. Dengan demikian, total 100 orang jamaah umrah yang terinfeksi usai pulang dari Saudi Arabia.
Menyikapi hal ini, Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menegaskan bahwa di saat seperti ini sangat berisiko untuk memberangkatkan warga negara Indonesia (WNI) ke Arab Saudi.
"Berdasarkan pengamatan situasi pandemi di Arab Saudi yang kasusnya belum melandai, saya merekomendasikan untuk menunda keberangkatan umrah setidaknya satu bulan untuk melihat perkembangan berikutnya," papar Dicky pada MNC Portal, Sabtu (22/1/2022).
Pandemi Covid-19 di Arab Saudi, papar Dicky, sampai saat ini kasusnya terus meningkat, belum ada perbaikan, dan belum ada penurunan bahkan sejak awal Januari 2022 atau bahkan dari pertengahan Desember 2021.
Ini menempatkan Arab Saudi sebagai negara yang cukup berisiko untuk didatangi. Jika kasusnya melandai, risiko akan semakin kecil.
Dicky menjelaskan, kondisi saat ini baik di Indonesia maupun di Arab Saudi terlalu berisiko. Bahkan, sekalipun protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan ketat.
"Sekalipun protokol kesehatan dan vaksinasi dilakukan, ini tidak begitu berarti," tegasnya.
Omicron sendiri adalah varian Covid-19 yang terbukti tidak hanya menyerang mereka yang tidak divaksin, tetapi juga bisa menginfeksi orang yang sudah divaksin.
Kondisi ini, tambah Dicky, perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah Indonesia dari aspek manfaat dan risikonya di tengah situasi dalam negeri yang menuju puncak di Februari 2022. "Pemerintah harus segera melakukan analisis risiko sesuai dengan 'tools' yang dimiliki Badan Kesehatan Dunia (WHO)," kata Dicky. (TIA)