SYARIAH

BRIN Sebut 1 Ramadan 2023 Bisa Serentak Jika Hal Ini Terjadi

Widya Michella 16/03/2023 18:49 WIB

Peneliti Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin menyebut ada potensi kesamaan awal Ramadan 2023 M/1444 H.

BRIN Sebut 1 Ramadan 2023 Bisa Serentak Jika Hal Ini Terjadi. (Foto MNC Media)

IDXChannel - Peneliti Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin menyebut ada potensi kesamaan awal Ramadan 2023 M/1444 H. Hal ini dapat terjadi jika dua kriteria hilal baik Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) maupun Wujudul Hilal (WH) dapat seragam.

Dia mencontohkan, apabila saat maghrib pada 22 Maret 2023 di Indonesia posisi bulan sudah memenuhi kriteria baru MABIMS, yaitu dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat (3-6,4). Dan pada saat yang bersamaan juga sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (WH).

"Sehingga, dua kriteria tersebut menjadi seragam, baik versi 3-6,4 dan WH bahwa 1 Ramadan 1444 H pada 23 Maret 2023," ujar Thomas dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Di sisi lain, Thomas menyebut adanya potensi perbedaan terkait Idul Fitri 1444 H. Hal ini disebabkan karena pada saat maghrib 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS. Namun di sisi lain, sudah memenuhi kriteria WH. 

"Jadi, ada potensi perbedaan, yaitu versi 3-6,4, 1 Syawal 1444 pada 22 April 2023, sedangkan versi WH, 1 Syawal 1444 pada 21 April 2023," katanya.

Penyebab utama terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang terus berulang, jelas Thomas, dikarenakan belum disepakatinya kriteria awal bulan hijriah. Padahal, prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender hijriah, yaitu harus ada otoritas tunggal.

"Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggalnya yang dapat diikuti bersama. Sedangkan kondisi saat ini, otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional. Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum (wilayatul hukmi) sesuai batas kedaulatan negara. Kriteria diupayakan untuk disepakati bersama," tuturnya.

(YNA)

SHARE