Kemenag-DPR akan Bahas Proporsi Biaya Haji 2024 yang Ditanggung Jamaah

Komisi VIII DPR RI berencana akan menggelar rapat lanjutan dengan Kemenag beserta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Senin (27/11/2023).

IDXChannel - Komisi VIII DPR RI berencana akan menggelar rapat lanjutan dengan Kementerian Agama (Kemenag) beserta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Senin (27/11/2023) pekan depan. Jika rapat menghasilkan keputusan, maka biaya haji 2024 per jamaah bisa langsung diumumkan.

"Kita mengagendakan di hari Senin kalau kesepakatannya sudah menemui di titik yang sama," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang kepada wartawan, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Marwan menjelaskan, hasil Panita Kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) baru menyepakati di angka Rp93,4 juta. Angka tersebut belum menentukan berapa biaya yang ditanggung jamaah dan jumlah nilai manfaat yang ditanggung oleh pemerintah atau BPKH. 

"Nanti kita akan menghitung lagi kira-kita proporsinya itu, kalau pemerintah kan mengusulkan 70 persen beban jamaah, 30 persen beban nilai manfaat. Sekalipun Rp93 juta kalau 70:30 proporsinya itu masih besar," ujarnya. 

Dia berharap, proporsi BPIH 2024 paling tidak 60 persen dari BPIH. Hal ini penting supaya tanggungannya tak terlalu besar dirasakan para jamaah.

"Dari sini kemapuan BPKH mengelola uang  haji ini, kalau kita buat 70:30 mungkin kita tidak defisit, kalaupun defisit tidak sampai Rp1 triliun. Kalau kita buat 60:40, mungkin saja defisit sekitar Rp1 triliun lebih, kalau mau sehat tentu tidak boleh defisit," tuturnya.

"Cuma, kalau kita terapkan sekarang itu tidak aspek keadilannya tidak ketemu. Karena jamaah yang lalu-lalu itu diberikan subsidi yang memadai. Maka peningkatannya harus bertahap sedikit demi sedikit. Jadi kalau kemarin 50:45 sekarang paling tidak 40:60, 60 persen beban jamaah, 40 beban nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah)," kata dia melanjutkan.

(YNA)