Ketua DPD Usul Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengusulkan agar masyarakat ikut terlibat dalam pembiayaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamuddin mengusulkan agar masyarakat ikut terlibat dalam pembiayaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Usulan itu didasari lantaran rakyat Indonesia dikenal dermawan dan suka bergotong royong.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit berjalan secara jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.
"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).
Sultan menuturkan, salah satu caranya yakni melalui dana zakat yang dinilai bisa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis. Hal itu mengingat potensi nilainya yang besar.
"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan.
Dengan adanya partisipasi rakyat, dia menilai pemerintah akan sangat terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut serta menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," katanya.
"Saya mau mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," ujarnya.
(Dhera Arizona)