SYARIAH

Kolaborasi BPJPH Kemenag dengan BRI, Nasabah KUR Dapat Layanan Sertifikasi Halal Gratis

11/07/2023 16:07 WIB

BPJPH Kemenag berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kolaborasi ini memberikan kesempatan nasabah KUR mendapatkan sertifikat halal gratis.

BPJPH Kemenag berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kolaborasi ini memberikan kesempatan nasabah KUR mendapatkan sertifikat halal gratis.

IDXChannel - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kolaborasi ini memberikan kesempatan nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mendapatkan sertifikasi halal gratis (Sehati).

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, hal ini dilakukan untuk dalam melaksanakan percepatan sertifikasi halal gratis. Nantinya, layanan Sehati ini akan digelar di delapan provinsi.

Baca Juga:

Wapres Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia dan Uzbekistan di Sektor Industri Halal

"Dalam rangka mendorong akselerasi sertifikasi halal gratis di delapan provinsi. BPJPH dan BRI bersinergi melaksanakan pilot project layanan sertifikasi halal gratis bagi nasabah KUR," kata Aqil Irham dikutip dalam laman resmi Kemenag, Selasa (11/7/2023).

"Per 10 Juli akan kita mulai dari provinsi DKI Jakarta," lanjutnya.

Baca Juga:

Promosi Produk Halal, RI Luncurkan Vending Machine di Jepang

Layanan Sehati ini, kata dia, akan diberikan bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha atau self declare. Pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMK nantinya menjadi bagian dari program Sehati yang telah digulirkan BPJPH sejak awal tahun.

"Tahap pertama kita mulai tanggal 10 Juli 2023 di DKI Jakarta. Untuk itu kami mengundang pelaku UMK khususnya yang berada di wilayah Jakarta untuk mengajukan sertifikat halal secara gratis," katanya.

Baca Juga:

Kerja Sama Industri Halal Indonesia- Uzbekistan

"Kepada para pelaku UMK, silahkan manfaatkan layanan ini untuk mendaftarkan produknya supaya dapat diberikan sertifikat halal secara gratis," lanjut Aqil mengimbau.

Aqil juga mengimbau agar para pelaku UMK menyiapkan sejumlah persyaratan administratif untuk dapat memanfaatkan layanan tersebut. Di antaranya KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB), nama dan jenis produk yang akan diajukan sertifikasi halal.

"Setelah DKI Jakarta, program ini akan kita lanjutkan di provinsi lain, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat," kata Aqil.

(NIY)