Melebihi Target, Dana Haji Kelolaan BPKH Tembus Rp171 Triliun

Sementara nilai manfaat juga meningkat dari target Rp11,52 triliun menjadi Rp11,56 triliun.

IDXChannel – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total dana haji kelolaannya mencapai Rp171,65 triliun atau 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp169,95 triliun.

Sementara nilai manfaat juga meningkat dari target Rp11,52 triliun menjadi Rp11,56 triliun. “Posisi dana likuid sangat mencukupi, bahkan lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji," ujar Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan dalam keterangan resmi Rabu (12/3/2025).

Saat ini, kondisi keuangan haji juga cukup solven dengan rasio solvabilitas (perbandingan aset terhadap liabilitas) sebesar 100,66 persen. "Ini berarti nilai kekayaan keuangan haji mampu memenuhi seluruh kewajiban,” ujar Dawud.

BPKH terus berkomitmen menjaga keberlanjutan dana haji agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah.

BPKH juga telah membentuk BPKH Limited, yang menjadi bagian dari ekosistem haji dan berkontribusi terhadap efisiensi biaya haji. Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan dana umat digunakan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap BPKH terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah. Selain itu, kami mendorong penguatan prinsip syariah dan kelembagaan, agar BPKH benar-benar dapat menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan dana haji yang adil serta mampu meringankan beban jamaah,” ujar Atalia.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menyampaikan kuota haji untuk Jawa Barat tahun ini mencapai 38.723 jamaah. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi keuangan haji, terutama bagi masyarakat Jawa Barat yang mayoritas jamaahnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar.

“Diseminasi informasi mengenai keuangan haji menjadi sangat krusial. Kami berterima kasih kepada BPKH atas upaya mencerahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji,” ujar Dedi.

(kunthi fahmar sandy)