Agar Tak Disalahgunakan, Ini Daftar Regulasi Penggunaan Teknologi AI Yang Tepat

Sebuah sistem kecerdasan buatan yang kuat mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta membantu kita untuk mengatasi beberapa masalah terbesar.

IDXChannel - Sebuah sistem kecerdasan buatan yang kuat mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta membantu kita untuk mengatasi beberapa masalah terbesar di dunia. 

Sebagai contoh, model pembelajaran mesin berperan penting dalam mendiagnosis penyakit, mempercepat penelitian ilmiah, meningkatkan produktivitas ekonomi, hingga memangkas penggunaan energi dengan mengoptimalkan aliran listrik di jaringan listrik.

Namun, akan menjadi sebuah tragedi jika semua manfaat tersebut terancam sebagai akibat dari serangan balik terhadap teknologi ini. 

Sayangnya, bahaya tersebut kian meningkat seiring dengan maraknya penyalahgunaan teknologi AI, misalnya diskriminasi yang tidak adil, disinformasi, dan penipuan, sesuai dengan pernyataan peringatan Geoffrey Hinton, salah satu "godfather of AI" yang mengundurkan diri dari Google bulan lalu. 

Maka dari itu, sangatlah penting bagi pemerintah agar bergerak cepat dalam mengatur teknologi ini secara tepat dan proporsional.

Dilansir dari Financial Times, dengan demikian, cara melakukan hal tersebut dapat menjadi salah satu tantangan tata kelola terbesar di zaman kita. 

Dalam sistem pembelajaran mesin, bisa digunakan pada jutaan kasus penggunaan, sulit untuk dikategorikan dengan mudah sehingga bisa menimbulkan banyak masalah bagi para regulator. 

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat ini juga memungkinkan digunakan dengan cara yang menyebar, tidak terlihat, dan ada di mana-mana, sekaligus dalam skala yang masif. Untungnya, regulator di seluruh dunia akhirnya mulai mengatasi masalah ini.

Sebelumnya, Minggu lalu, Gedung Putih telah bertemu dengan para bos dari sejumlah perusahaan AI terbesar dalam rangka mengeksplorasi manfaat dan bahaya dari teknologi ini sebelum menyusun pedoman masa depan. 

Sementara itu, Uni Eropa dan Cina sudah lebih maju dalam menyusun peraturan tentang AI. Lalu, otoritas persaingan usaha Inggris juga akan melakukan tinjauan terhadap pasar AI.

Tahapan pertama yaitu industri teknologi itu sendiri perlu menyetujui dan menerapkan beberapa prinsip umum tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. 

Sebagai contoh, perusahaan dilarang menganggap chatbot sebagai manusia. Lalu, kedua, seluruh regulator, baik dari sisi hukum ketenagakerjaan, pasar keuangan dan konsumen, kebijakan persaingan, perlindungan data, privasi, maupun hak asasi manusia, diharapkan dapat memodifikasi peraturan yang ada guna mempertimbangkan risiko spesifik yang ditimbulkan oleh AI. 

Terakhir, lembaga pemerintah beserta universitas perlu memperdalam keahlian teknologi mereka sendiri agar dapat mengurangi risiko penangkapan industri.

Terlepas dari itu, terdapat dua rezim peraturan secara menyeluruh yang perlu dipertimbangkan untuk AI, meskipun keduanya belum cukup untuk menghadapi tantangan yang ada. Rezim pertama, didasarkan pada prinsip kehati-hatian, dapat berarti jika algoritme yang digunakan dalam beberapa area kritis, hidup dan mati, semisal perawatan kesehatan, sistem peradilan, hingga militer, memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Cara kerjanya sama seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), yakni menyaring obat-obatan farmasi sebelum diedarkan serta memiliki wewenang yang luas guna melindungi dan mempromosikan kesehatan masyarakat.

Sedangkan yang kedua, lebih fleksibel, model tersebut dapat didasarkan pada "tata kelola yang tidak disengaja", seperti pada industri penerbangan. Walaupun terdengar mengkhawatirkan, namun hal ini telah bekerja dengan sangat efektif pada peningkatan standar keselamatan udara selama beberapa dekade terakhir. 

Selain itu, otoritas penerbangan internasional mempunyai wewenang dalam mengamanatkan perubahan bagi semua produsen pesawat terbang dan maskapai penerbangan ketika ditemukan adanya kerusakan. 

Tindakan serupa juga dilakukan ketika ditemukan kekurangan yang mengancam konsumen pada model AI seperti mobil tanpa pengemudi.

Bahkan, beberapa peneliti industri terkemuka telah mengusulkan moratorium dalam pengembangan model AI generatif terdepan. Namun, penundaan tersebut tidak ada gunanya kecuali bila ada aturan tata kelola yang lebih jelas. 

Hingga kini, industri teknologi pun mengakui masih membutuhkan aturan yang lebih jelas serta perlu bekerja sama secara konstruktif dengan pemerintah dan organisasi hak-hak sipil demi menyusun aturan tersebut. Bagaimanapun juga, mobil akan melaju lebih cepat di tikungan jika dilengkapi dengan rem yang efektif.

(DKH)