Bahas Masalah AI, Para Pejabat Negara G7 Adakan Rapat Pekan Depan
Sejumlah pejabat negara Group of Seven (G7) akan menggelar rapat pada minggu depan dengan membahas berbagai masalah akibat penggunaan kecerdasan buatan.
IDXChannel - Sejumlah pejabat negara Group of Seven (G7) akan menggelar rapat pada minggu depan dengan membahas berbagai masalah akibat penggunaan perangkat kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif semisal ChatGPT, begitu pernyataan dari Jepang pada Jumat.
Dilansir dari Reuters, pada pekan lalu, beberapa pemimpin negara G7, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, menyepakati adanya forum antar pemerintah bernama "Proses AI Hiroshima" untuk membahas isu-isu seputar perangkat AI yang kian berkembang pesat.
Kemudian, menurut Menteri Komunikasi Jepang, Takeaki Matsumoto, mereka berencana mengadakan pertemuan AI tingkat kerja pertama pada tanggal 30 Mei guna mendiskusikan berbagai isu seputar perlindungan hak kekayaan intelektual, disinformasi, hingga bagaimana teknologi tersebut harus diatur.
Sementara itu, rapat tersebut dilaksanakan saat para regulator teknologi di seluruh dunia tengah mengamati dampak terhadap layanan AI populer semacam ChatGPT yang didukung Microsoft (MSFT.O), yaitu OpenAI.
Selain itu, Uni Eropa hampir menetapkan undang-undang besar pertama di dunia terkait AI, hal ini menginspirasi pemerintah lain agar mempertimbangkan aturan seperti apa yang harus diterapkan untuk perangkat AI.
Menurut Matsumoto, Jepang, selaku ketua G7 tahun ini, "akan memimpin diskusi G7 mengenai penggunaan responsif dari teknologi AI generatif".
Matsumoto lalu menambahkan forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan saran bagi para kepala negara di akhir tahun ini berkenaan dengan AI.
Sebelumnya, pada KTT G7 di Hiroshima minggu lalu, mereka juga menghimbau agar para pemimpin negara turut mengembangkan sekaligus mengadopsi standar teknis internasional supaya AI tetap "dapat dipercaya" dan "sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang kita anut".
Kelompok kerja AI G7 akan mencari masukan dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, ujar Matsumoto saat konferensi pers reguler.
(DKH)