China Tuduh Rencana AS Rem Pengembangan AI Hanya Dalih untuk Jegal DeepSeek Dkk
Media pemerintah China menuduh seruan perlambatan pengembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai taktik untuk menjegal perusahaan teknologi negaranya.
IDXChannel - Media pemerintah China menuduh seruan perlambatan pengembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai taktik untuk menjegal perusahaan teknologi negaranya.
Seruan itu disampaikan CEO Anthropic Dario Amodei dalam sebuah esai yang dirilisnya akhir pekan lalu. Usulan itu juga didukung tokoh teknologi Amerika Serikat (AS) lainnya, termasuk CEO OpenAI Sam Altman dan pemimpin SpaceX Elon Musk.
"Seruan itu mungkin tampak seperti pernyataan rasional yang berfokus pada risiko keamananan, tetapi sebenarnya itu adalah taktik Perang Dingin yang menargetkan China," kata surat kabar Global Times dalam sebuah tulisan editorial, dilansir dari Economic Times pada Senin (14/9/2026).
Dalam esainya, Amodei juga mendesak pemerintah AS untuk memperkuat kontrol ekspor chip ke China, serta menindak dugaan pencurian oleh perusahaan AI China seperti DeepSeek dan Moonshot.
Dalam sebuah wawancara, Amodei juga mengatakan bahwa upaya memperlambat pengembangan AI tak akan efektif jika China dan negara rival AS lainnya tidak ikut serta.
"Agenda sebenarnya adalah untuk mencoba mengekang pengembangan AI China melalui hambatan teknologi dan monopoli regulasi, mempertahankan hegemoni monopoli Washington dalam teknologi mutakhir, dan mengecualikan China dari sistem tata kelola AI global," kata surat kabar itu.
"'Perang Dingin AI yang senyap ini munafik dan picik," katanya.
Perusahaan China selama ini bersaing dengan rivalnya dari AS dengan menawarkan model AI yang bersifat terbuka dan berbiaya lebih terjangkau. Hal itu mengancam perusahaan AI AS yang telah mengucurkan dana secara besar-besaran untuk mengembangkan produk mereka.
Washington dan Beijing berencana untuk membahas risiko keamanan AI di pertengahan September. Masalah ini juga dapat diangkat selama pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping pada 24 September. (Wahyu Dwi Anggoro)