Fenomena Truk ODOL Masih Jadi Dilema, Pemerintah Diminta Buat Aturan Ketat
Truk ODOL (Over Dimension Over Load) masih menjadi sorotan sejumlah pihak di Indonesia.
IDXChannel – Truk ODOL (Over Dimension Over Load) masih menjadi sorotan sejumlah pihak di Indonesia. Pasalnya, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari truk dengan muatan dan dimensi yang melewati batas anjuran pabrikan.
Ketua Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta Yusa Cahya Permana mengatakan bahwa menaikkan Gross Vehicle Weight (GVW) akan berdampak langsung pada infrastruktur jalan, terutama jembatan.
“Jadi kalau muatan sumbu terberat, yang jadi tantangan adalah kalau GVW dinaikkan, infrastruktur jalan itu akan berpengaruh,” kata Yusa dalam diskusi yang digelar Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) di GIICOMVEC 2023, JCC, Jumat (8/3/2024).
“Jembatan-jembatan harus di-review, karena nantinya bakal banyak jembatan yang tidak bisa dilewati. Jadi kalau (GVW) dinaikkan lagi, bisa jadi biayanya akan naik dari sisi infrastruktur,” sambungnya.
Yusa mengatakan, faktor utama penyebab kecelakaan adalah dari pengemudi dan kendaraannya. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa diminimalisir apabila ada aturan hukum yang ketat serta kesadaran dari pengemudi maupun pemilik usaha.
“Faktor utama penyebab kecelakaan, kondisi jalan, pengemudi, kendaraan bermotor, masyarakat dan lingkungan alam. Dalam dunia industri, bisa berperan di sisi keselamatan di pengemudi dan kendaraan,” tuturnya.
Truck Bodybuilder DCVI Hendro Sembodo menyampaikan ada perbedaan paradigma para pemilik truk di Indonesia dan Eropa. Di mana pengusaha di Indonesia merasa truk asal Eropa dapat mengangkut barang lebih banyak karena struktur sasis dan mesin lebih kuat.
“Di Indonesia, paradigmanya truk yang bagus adalah truk yang bisa membawa muatan banyak. Tapi di Eropa, mereka sudah menyadari bahwa kendaraan itu memiliki batasan Jadi bukan adu besar-besaran mana, tapi mereka menyesuaikan dengan spesifikasi kendaraan,” ujarnya.
Yusa dan Hendri sepakat bahwa ODOL merupakan pekerjaan rumah bersama seluruh pihak terkait. Sehingga penegakkan hukumnya membutuhkan koordinasi antar Kementerian, termasuk Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kepolisian.
Menaikkan GVW dan menegakkan aturan ODOL secara penuh dapat meningkatkan biaya transportasi dan harga barang. Di sisi lain, keselamatan juga menjadi pertimbangan utama yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau misal itu memang dijalankan, kira-kira dampak ekonomi seperti apa. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh mengabaikan keselamatan. Hukum ditegakkan dan tidak ada tebang pilih, ini bukan pr pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab bersama,” jelas Hendro.
(DES)