Jaguar Land Rover (JLR) Perlu Bantuan Tambahan dari Pemerintah usai Dapat Serangan Siber

Jaguar Land Rover (JLR) dan rantai pasokannya membutuhkan bantuan tambahan dari pemerintah usai mendapat pinjaman 1,5 miliar poundsterling.

IDXChannel - Jaguar Land Rover (JLR) dan rantai pasokannya membutuhkan bantuan tambahan dari pemerintah usai mendapat pinjaman 1,5 miliar poundsterling untuk produsen mobil tersebut.

Dilansir dari laman BBC Senin (29/9/2025), produksi fasilitas JLR di Inggris telah dihentikan selama hampir sebulan, dan muncul kekhawatiran yang berkembang bahwa beberapa pemasok JLR dapat kolaps dalam seminggu akibat penutupan yang sedang berlangsung.

Anggota Parlemen West Midlands dan Ketua Komite Khusus Bisnis dan Perdagangan Dewan Rakytat Liam Byrne mengatakan, selain pinjaman dukungan lain sangat mungkin diperlukan.

Ia juga memperingatkan bahwa tanpa upaya pemerintah dan bisnis yang lebih baik, serangan siber ini akan semakin sering terjadi.

"Saya rasa kita tidak bisa mengesampingkan intervensi lebih lanjut," kata Byrne, yang merupakan Anggota Parlemen untuk Birmingham Hodge Hill dan Solihull Utara.

"Mungkin saja ada instrumen lain yang dibutuhkan, misalnya, pinjaman untuk Covid-19 mungkin diperlukan untuk beberapa pemasok, tetapi kita harus memastikan paket pinjaman besar pertama ini dijalankan terlebih dahulu," katanya.

Produksi diperkirakan tak akan dilanjutkan di fasilitas JLR di Solihull dan Wolverhampton di West Midlands serta Halewood di Merseyside paling cepat hingga 1 Oktober, satu bulan setelah produksi pertama kali dihentikan sebagai respons terhadap serangan siber.

Pemerintah akan menjamin pinjaman JLR sebesar 1,5 miliar poundsterling setelah penutupan siber

Pemasok JLR dengan sisa uang tunai untuk beberapa hari.

Sementara itu, ada sekitar 30.000 orang dipekerjakan langsung di pabrik-pabrik perusahaan di Inggris dan sekitar 100.000 bekerja untuk perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan. Beberapa perusahaan ini memasok suku cadang secara eksklusif ke JLR, sementara yang lain juga menjual komponen ke produsen mobil lain.

Menteri Bisnis Peter Kyle mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menjamin pinjaman kepada JLR dari bank komersial untuk membantu melindungi lapangan kerja di fasilitas perusahaan di Inggris, tetapi juga dengan niat eksplisit untuk mendukung rantai pasokan JLR.

Byrne, berbicara di BBC bahwa akan ada banyak ketentuan kecil yang dilampirkan pada ketentuan pinjaman ini untuk memastikan para pemasok terbantu. "Saya pikir akan ada banyak klausul kontraktual dalam pinjaman yang pada dasarnya memaksa JLR untuk menyalurkan uang tunai melalui rantai pasokan," katanya.

Namun, ia menambahkan masih belum jelas bagaimana bisnis yang memasok para pemasok akan dibantu. JLR menolak berkomentar ketika ditanya tentang jaminan pinjaman tersebut.

Serangan Siber sebagai Peringatan

JLR adalah salah satu dari beberapa bisnis di Inggris yang terkena dampak serangkaian serangan siber tahun ini, termasuk serangan terhadap M&S dan Co-op.

Byrne mengatakan Komite Bisnis dan Perdagangan membunyikan peringatan sekarang bahwa rezim keamanan ekonomi Inggris tidak lagi sesuai dengan tujuannya.  Ia juga memperingatkan bahwa banyak perusahaan tidak terlindungi secara memadai dari bahaya saat ini.

"Kecuali kita mengubah cara pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk menjaga keamanan infrastruktur ekonomi kita, kita akan rentan terhadap serangan seperti yang telah melumpuhkan JLR dan M&S jauh lebih sering di masa mendatang," ujarnya.

David Bailey, profesor ekonomi bisnis di Universitas Birmingham, mengatakan bahwa ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi perusahaan-perusahaan Inggris. "Kenyataannya adalah hal ini memengaruhi kehidupan masyarakat nyata dan menyebabkan tekanan yang besar, tetapi saya harap ini menjadi peringatan bagi bisnis Inggris untuk menanggapi hal ini dengan lebih serius," ujarnya.

Tom Clougherty, direktur eksekutif Institute of Economic Affairs, mengatakan bahwa pemerintah yang menanggung pinjaman tentu saja lebih baik daripada beberapa intervensi lain yang disarankan, tetapi ia mempertanyakan dampak lanjutan dari keputusan tersebut.

 "Apakah setiap serangan siber kini akan berujung pada seruan untuk dana talangan dari pembayar pajak? Apakah perusahaan akan semakin enggan mengasuransikan diri terhadap risiko semacam itu?" tanyanya.

(kunthi fahmar sandy)