Meta hingga TikTok Protes Keputusan Australia Larang Media Sosial untuk Anak Kecuali Youtube
Meta, TikTok, dan Snap Inc kecewa dengan keputusan pemerintah Australia yang berencana melarang akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
IDXChannel- Meta, TikTok, dan Snap Inc kecewa dengan keputusan pemerintah Australia yang berencana melarang akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Pasalnya, aturan itu tidak berlaku untuk Youtube.
Dilansir Bloomberg, Selasa (22/4/2025), Menteri Komunikasi Australia, Michelle Rowland disebut menjanjikan pengecualian aturan itu kepada YouTube. Dalam sebuah surat bertanggal 9 Desember kepada CEO YouTube, Neal Mohan, Rowland menyatakan Australia akan mengecualikan YouTube dari larangan tersebut.
Surat itu dikirim beberapa hari setelah parlemen Australia mengesahkan undang-undang larangan media sosial untuk anak-anak. Namun beberapa minggu sebelum pemerintah membuka forum konsultasi untuk mendengar pendapat publik dan para ahli.
Langkah pemerintah Australia ini bertujuan melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial dan konten daring. Platform seperti Instagram (milik Meta) dan TikTok kerap dituding mempengaruhi kesehatan mental remaja dan memicu kecanduan.
Namun, ketiga perusahaan itu kecewa karena YouTube tidak dilarang. TikTok menilai menilai Australia tidak transparan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan.
Kemudian, Meta yang merupakan pemilik Facebook dan Instagram juga menyatakan kekecewaannya. Meta menyebut keputusan itu tidak adil.
"Kami kecewa dengan prosesnya, yang ditandai dengan kurangnya transparansi dan diskusi terbuka,” kata perwakilan Meta.
Sementara itu, Snap Inc yang merupakan pemilik Snapchat mendesak Rowland untuk membatalkan jaminan kepada YouTube.
Meski begitu, Rowland tetap pada keputusannya untuk mengizinkan Youtube memberikan akses kepada anak di bawah 16 tahun.
Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini rencananya akan mulai diberlakukan pada akhir 2025. Namun, pemerintah Australia masih memiliki fleksibilitas untuk meninjau dan mengubah daftar platform yang wajib mematuhi peraturan baru tersebut.