Percepatan Elektrifikasi Transportasi Publik Butuh Reformasi Sistem, Ini Tantangan Terbesarnya
Percepatan elektrifikasi membutuhkan reformasi sistem transportasi publik yang didukung kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan yang berkelanjutan.
IDXChannel - Penguatan transportasi publik yang dibarengi dengan percepatan elektrifikasi dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut diyakini tidak hanya mampu mengurangi beban fiskal akibat subsidi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Data Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan, Indonesia menghabiskan sekitar USD22 miliar atau lebih dari Rp335 triliun untuk impor BBM sepanjang 2023. Besarnya nilai impor tersebut menjadikan transportasi publik bukan lagi sekadar isu mobilitas, melainkan bagian dari solusi energi dan ekonomi nasional.
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muiz Thohir mengatakan, krisis energi saat ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi transportasi publik yang telah dipersiapkan pemerintah.
"Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan 2025-2029. Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami akan terus melakukan penyempurnaan regulasi sesuai kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya masing-masing agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat," kata Muiz dalam sesi diskusi yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta, ditulis Jumat (7/8/2026).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan yang disusun Kemenhub bersama ITDP Indonesia dengan target seluruh bus perkotaan beralih menjadi bus listrik pada 2045.
Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun, yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen atau setara 8,8 juta ton CO2e serta mengurangi konsumsi BBM sekitar 392 ribu kiloliter per tahun.
Sementara itu, hasil studi ITDP Indonesia mengenai 'Peta Jalan Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan' mengidentifikasi 11 kota yang siap memulai elektrifikasi bus, dengan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 24 persen dan polusi udara hingga 68 persen. Khusus di Transjakarta, elektrifikasi bus diperkirakan mampu menghemat sekitar 120 juta liter BBM dan mengurangi emisi hingga 277 ribu ton CO₂e setiap tahun.
Meski demikian, studi tersebut juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar elektrifikasi dapat berlangsung secara masif. Insentif dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 saat ini baru mampu menekan sekitar 2 hingga 5 persen biaya investasi awal bus listrik, sementara harga bus listrik masih 250 hingga 300 persen lebih tinggi dibandingkan bus konvensional.
Temuan ini menunjukkan percepatan elektrifikasi membutuhkan reformasi sistem transportasi publik yang didukung kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Deputy Director ITDP Indonesia Deliani Siregar menyampaikan, reformasi transportasi publik harus berjalan beriringan dengan elektrifikasi armada agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien. Sebaliknya, ketika reformasi transportasi publik berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya dapat dikunci dalam jangka panjang. Efisiensi biaya operasional bus listrik yang 30 hingga 40 persen lebih rendah dibandingkan bus diesel juga membuka peluang menghadirkan layanan yang lebih terjangkau bagi jutaan penumpang setiap hari," ujarnya.
Berdasarkan data Kemenhub per 24 Juni 2026, populasi kendaraan listrik nasional telah mencapai 386.591 unit. Namun, jumlah bus listrik baru sebanyak 867 unit, sehingga peluang percepatan elektrifikasi angkutan umum masih sangat besar.
Dari sisi implementasi, Perum Damri melaporkan armada bus listriknya di layanan Transjakarta telah meningkat menjadi 316 unit.
Vice President Sales & Marketing Perum Damri Teguh Aditya Dharma menuturkan, tantangan terbesar saat ini bukan lagi teknologi, melainkan kesiapan ekosistem, mulai dari infrastruktur pengisian daya hingga kepastian model pembiayaan dan investasi.
"Pengalaman kami menunjukkan tantangan utama bukan lagi pada teknologinya, melainkan kesiapan ekosistemnya. Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan yang mampu memberikan kepastian investasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan elektrifikasi," kata Teguh.
Dia menambahkan, penggunaan bus listrik Damri mampu mengurangi sekitar 1,5 hingga 2 ton CO2 per bus per hari, dan sudah dilakukan pengukuran pada 80 unit bus listrik saja telah mencatat akumulasi pengurangan emisi lebih dari 11.500 ton CO2.
Dari perspektif energi, Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menilai penguatan transportasi publik merupakan harus menjadi bagian penting dari strategi ketahanan energi Indonesia.
"Kalau kita ingin memiliki ketahanan energi, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fossil, khususnya BBM impor karena dampaknya langsung terasa terhadap kondisi fiskal negara. Cara paling logis adalah memperkuat transportasi publik dan mempercepat elektrifikasinya. Teknologinya sudah matang, harga baterai terus menurun, dan manfaatnya jauh lebih luas karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas, Handhi Setiawan Adiputra menekankan bahwa transformasi transportasi publik harus dirancang sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang.
"Transportasi publik perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan. Tantangannya bukan hanya pengadaan bus listrik, tetapi juga kelembagaan, pembiayaan, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih banyak kota mampu melakukan transformasi transportasi publik secara berkelanjutan," ujar Handhi.
Dia juga menilai skema pembiayaan inovatif, termasuk usulan untuk memperluas peran Damri sebagai penyedia layanan leasing bagi pemerintah daerah, dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya investasi awal bus listrik.
(Dhera Arizona)