Skandal Otomotif China: Jutaan Mobil Diklaim Laku Terjual Tapi Tak Pernah Dikendarai
Industri otomotif China diterpa skandal karena banyaknya mobil bekas dengan nol kilometer alias tak pernah dikendarai.
IDXChannel - Industri otomotif China diterpa skandal karena banyaknya mobil bekas dengan nol kilometer alias tak pernah dikendarai. Mobil tersebut terdaftar secara resmi tapi belum pernah mengaspal di jalan raya.
Presiden Great Wall Motor Wei Jianjun menjadi seseorang yang paling vokal menanggapi pasar otomotif China yang dianggap sudah tidak sehat lagi. Sebab, praktik itu mendistorsi data penjualan, menyesatkan konsumen, dan merusak stabilitas pasar jangka panjang.
Melansir Carnewschina, fenomena mobil bekas dengan nol kilometer terjadi karena didaftarkan terlebih dahulu oleh diler atau pihak ketika untuk memenuhi target penjualan pabrik. Setelah itu, mereka akan menjual kembali sebagai mobil bekas dengan harga miring.
Tujuan utamanya mengurangi stok di pabrik, memenuhi syarat subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memenuhi syarat ekspor. Kelebihan kapasitas dengan stok nasional yang mencapai 3,5 juta unit pada April 2025, membuat strategi ini semakin masif.
Selain itu, perang harga yang ketat dan ketergantungan pada subsidi pemerintah, khususnya di sektor kendaraan energi baru (NEV), telah menciptakan strategi penjualan yang tidak transparan tersebut.
Meski harga bisa 30 persen lebih rendah, mobil bekas nol kilometer menyimpan banyak risiko. Garansi biasanya dimulai saat registrasi pertama, sehingga jaminan bisa berkurang. Bahkan, beberapa unit masih dalam tanggungan cicilan atau status kepemilikan yang tidak jelas.
Misal, harga bekas BYD Qin L yang lebih rendah 40 persen dibandingkan model baru. Hal ini memicu efek domino pada merek lain dan menciptakan ekspektasi harga yang tidak realistis di pasar.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah China langsung memberi respons melalui Kementerian Perdagangan, dengan memanggil sejumlah pemain besar, seperti BYD, Dongfeng, dan platform penjualan mobil bekas, Guazi, pada 27 Mei 2025 lalu. Tujuannya untuk membahas pengawasan penjualan mobil bekas dan transparansi laporan penjualan.
(Febrina Ratna Iskana)