Rohman Wibowo
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan kepemilikan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperluas akses keuangan formal dan mempermudah penyaluran program bantuan sosial.
Pemerintah secara khusus menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mengawal pembukaan rekening massal bagi warga di berbagai daerah.
Arahan strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026). Kebijakan integrasi perbankan ini dirancang agar setiap warga negara memiliki instrumen keuangan resmi, sehingga distribusi program bantuan maupun stimulus ekonomi dapat disalurkan secara langsung dan transparan.
"Tadi Presiden meminta agar seluruh penduduk Indonesia mempunyai rekening bank, sehingga BRI dan Bank Syariah Indonesia diminta mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Ke depannya, berbagai program bantuan pemerintah akan dikirimkan langsung ke rekening-rekening yang telah disiapkan untuk warga tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Pemerintah mencatat fondasi akses keuangan masyarakat saat ini telah menunjukkan capaian yang solid dan berada di atas rata-rata standar internasional. Kendati demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan terus dipacu agar seimbang dengan kemudahan akses perbankan yang kian meluas.
"Berdasarkan survei OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen dan literasi keuangan sebesar 63,57 persen. Angka ini relatif baik jika dibandingkan standar OECD untuk literasi keuangan yang berada di level 63 persen, sementara survei kita mencatatkan angka 69,57 persen," ujar Airlangga.
Untuk memastikan keandalan dan akurasi data nasabah baru, perbankan pelat merah akan memanfaatkan integrasi identitas kependudukan nasional secara terpusat. Basis data tersebut selanjutnya disinkronkan dengan infrastruktur sistem pembayaran digital dan kanal transaksi nontunai yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.
"Data yang dipakai berasal dari Dukcapil yang akan dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia serta sistem gateway menggunakan QRIS. Langkah ini disiapkan agar tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional dapat terwujud seoptimal mungkin, melampaui capaian yang ada saat ini," ujar Airlangga.
(NIA DEVIYANA)
