Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah awal sinergi mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan wujud dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama kaitannya dengan pembangunan dapur-dapur SPPG.
"Kita tengah berkoordinasi, dengan kementerian dalam negeri kaitannya untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Dody juga menyampaikan, lokasi pembangunan akan ditentukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan mendukung pembangunan fisiknya. "Insyaallah kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan kepala daerah juga antusias, karena luas lahannya relatif lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hidayana juga menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai tulang punggung strategi pemenuhan gizi nasional.
"Saat ini kami sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/ kota yang belum memiliki SPPG. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga membutuhkan perhatian khusus. Dengan bantuan Kementerian PU," ujarnya.
BGN menargetkan pembangunan total 25 ribu SPPG di daerah aglomerasi dan 6 ribu SPPG di wilayah 3T, termasuk pembangunan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dan juga pembangunan menggunakan APBN.
Untuk tahun ini, target jumlah penerima manfaat MBG mencapai 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember.
Sebagai bentuk konkret dukungan Kementerian PU, telah dikeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang berisi 2 desain modular dan 1 desain konvensional.
Desain tersebut dapat digunakan oleh seluruh pihak yang akan membangun SPPG dan diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan perizinan SPPG di seluruh Indonesia. Telah dilakukan juga pembangunan 3 unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen melalui dana CSR BUMN Karya yang menggunakan lahan milik Kementerian PU.
(Dhera Arizona)
