Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih akan mengevaluasi program mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk 2027. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan rapat terkait hal tersebut pada pekan depan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, langkah evaluasi itu diambil karena pihaknya ingin memastikan kebijakan tersebut tidak melukai keberlanjutan industri.
Nantinya, kata dia, pertemuan tersebut secara khusus akan membahas evaluasi menyeluruh serta pematangan proyeksi kebijakan energi hijau di 2027.
”Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujarnya dalam acara Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) ke-22 di Bali International Convention Centre (BICC), ditulis Jumat (13/11/2026).
Eniya mengakui adanya kekhawatiran mandatori B50 akan mengurangi feedstock dalam industri. Namun, dia memastikan pasokan bahan baku cukup memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan.
Sehingga, pelaku industri masih bisa melakukan ekspor secara normal.
Meski begitu, Eniya menegaskan, pihaknya masih terus mengevaluasi semua risiko yang ada. Karena itu, penentuan kandungan biodiesel 2027 akan dilakukan lebih rinci.
“Saya masih punya waktu satu bulan,” kata dia.
Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi 16,75 juta kiloliter. Dia juga menegaskan saat ini insentif yang diberikan khusus untuk penggunaan public service obligation (PSO). Padahal, permintaan biodiesel di sektor non-PSO pun meningkat.
Di balik capaian, kalangan akademisi mengingatkan perlunya instrumen mitigasi agar target energi tidak membebani keuangan negara dan neraca perdagangan.
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memaparkan, hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030 menunjukkan bahwa penerapan bauran B50 yang dipatok secara kaku (fixed mandate) memang mampu menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, kebijakan tersebut memicu dua trade-off utama, yakni penyusutan volume ekspor CPO karena pasokan tersedot ke pasar domestik, serta membengkaknya beban insentif selisih harga biodiesel (PSO).
“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," ujar Achmad.
Dia lantas mengusulkan opsi kebijakan adaptif yang dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan agar tingkat bauran dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar. Dengan begitu, penyaluran biodiesel bisa lebih optimal dan tidak membebani negara.
(Dhera Arizona)
