AALI
10000
ABBA
212
ABDA
0
ABMM
825
ACES
1425
ACST
254
ACST-R
0
ADES
1640
ADHI
1050
ADMF
8000
ADMG
162
ADRO
1185
AGAR
414
AGII
1035
AGRO
880
AGRO-R
0
AGRS
545
AHAP
68
AIMS
510
AIMS-W
0
AISA
256
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
560
AKRA
3130
AKSI
755
ALDO
815
ALKA
240
ALMI
236
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.85
-1.35%
-6.35
IHSG
5833.86
-1.76%
-104.49
LQ45
869.49
-1.52%
-13.44
HSI
28194.09
0.59%
+166.49
N225
27824.83
-0.92%
-259.64
NYSE
16415.36
1.45%
+233.76
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,280
Emas
850,841 / gram

Pemindahan Ibu Kota Baru, Pengamat: Bukan Waktu yang Tepat di Tengah Pandemi

ECONOMICS
Kunthi Fahmar Sandy
Sabtu, 17 April 2021 16:46 WIB
Apalagi pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting dan strategis, dan sudah seharusnya menjadi wacana publik yang luas dari semua pemangku kepentingan.
Pemindahan Ibu Kota Baru, Pengamat: Bukan Waktu yang Tepat di Tengah Pandemi (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Ekonom Senior, Fadhil Hasan meminta Pemerintah Menunda rencana pemindahan IKN (Ibu kota Negara) sampai Penanganan Covid-19 selesai.

Selain alasan masih pandemi Covid-19, Fadhil juga menyoroti sosialisasi yang rendah terkait pemindahan IKN tersebut.

"Apalagi pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting dan strategis, dan sudah seharusnya menjadi wacana publik yang luas dari semua pemangku kepentingan bangsa. Dan, justru itulah yang tidak terjadi. Wacana pemindahan ibu kota hanya terjadi di kalangan elit dan lebih bersifat teknokratis, kurang partisipatif dan akuntabel.  Terjadi “gap” antara publik dan negara dalam wacana pemindahan ibu kota ini," ujar Fadhil Hasan.

Fadhil menambahkan, jangankan masyarakat luas, DPR pun baru akan membahas RUU Ibu Kota ini dalam tahun ini, dan bahkan draft RUU dari pemerintah pun belum DPR terima. 

Artinya peletakan batu pertama pembangunan ibu kota ini dilakukan tanpa ada payung hukumnya.  Bagaimana jika DPR tidak menyetujui pemindahan ibu kota tersebut (walau hal ini kecil kemungkinannya). 

"Apakah pemerintah berniat melakukan fait accompli DPR?," beber dia. Fadhil menegaskan bahwa Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara merupakan hal lumrah.

Banyak negara melakukan hal itu. Setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun ini, terdapat setidaknya 30 negara yang memindahkan ibu kotanegaranya.  Banyak yang sukses, namun tidak sedikit yang gagal. 

Pemerintah diminta melakukan kajian serius terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya pemindahan IKN di negara lain.

Fadhil juga menegaskan bahwa argumen overcapacity Jakarta sebagai Ibukota sebenarnya tidak cukup kuat. 

“Pertama, Alasan overcapacity Jakarta terkesan pemerintah ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Jakarta, dan jika pindah pun belum tentu persoalan Jakarta akan terselesaikan. Kedua, jika alasannya adalah pemerataan pembangunan, sebenarnya sejak tahun 2001 pemerintah memiliki kebijakan dan instrumen seperti otonomi dan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang bertujuan untuk akselerasi pemerataan pembangunan Jawa dan luar Jawa," beber dia.

Lebih lanjut, Indonesia sentris sebagai orientasi  pembangunan bukan hanya retorik yang hanya sederhana diterjemahkan hanya dengan secara fisik memindahkan ibu kota.

Indonesia sentris seharusnya merupakan mindset dari pembuat kebijakan yang mengorientasikan keseluruhan kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial.
(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD