IDXChannel - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp32,02 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mencapai 77,04 persen dari target penerimaan pajak sepanjang 2026 sebesar Rp41,56 triliun.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar, mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut juga melampaui proyeksi yang telah ditetapkan. Hingga akhir Oktober 2026, penerimaan tercatat lebih tinggi Rp986,34 miliar atau 3,18 persen dibandingkan proyeksi sebesar Rp31,03 triliun.
"Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini," ujar Arif dalam laman resmi pajak.go.id, yang dikutip pada Sabtu (21/11/206).
Khusus pada Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan pada bulan tersebut.
Berdasarkan jenis pajaknya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp19,45 triliun atau tumbuh 36,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selanjutnya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat sebesar Rp13,09 triliun, tumbuh 30 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp37,90 miliar atau tumbuh 23,16 persen.
Di sisi lain, pos Pajak Lainnya tercatat minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen.
Dari sisi sektoral, lima sektor usaha memberikan kontribusi sebesar 88,21 persen terhadap total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data ALCO Regional Kanwil DJP Jawa Tengah I periode Januari-Oktober 2026, sektor industri menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 53,19 persen atau setara Rp17,03 triliun. Penerimaan dari sektor ini tumbuh 33,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi berikutnya dengan kontribusi 20,07 persen atau Rp6,43 triliun. Penerimaan dari sektor tersebut tumbuh 20,4 persen secara tahunan.
Kemudian, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp2,93 triliun atau 9,15 persen dari total penerimaan, dengan pertumbuhan 16,7 persen.
Adapun sektor aktivitas keuangan dan asuransi berkontribusi Rp1,07 triliun atau 3,34 persen, tetapi mengalami kontraksi 6,7 persen. Sementara itu, sektor konstruksi menyumbang Rp788,77 miliar atau 2,46 persen dengan kontraksi 16,7 persen.
Mengacu pada capaian tersebut, Arif mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Program tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan, memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
(Shifa Nurhaliza Putri)