Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah langkah percepatan program strategis pemerintah menjelang akhir tahun dalam Rapat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).
Adapun rapat tersebut memfokuskan pada tiga isu utama, yaitu monitoring realisasi belanja pemerintah hingga hari ini, dorongan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV, serta persiapan menghadapi masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, rapat juga membahas implementasi perizinan perusahaan berbasis risiko.
Airlangga menekankan pentingnya akselerasi belanja pemerintah, terutama pada kementerian dengan anggaran terbesar. Ia juga menyoroti perlunya percepatan realisasi program prioritas Presiden, seperti MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, listrik pedesaan, kampung layak, hingga penyaluran stimulus ekonomi termasuk BLT Kesra.
“Beberapa kegiatan terkait pertumbuhan ekonomi 2024 ini pertama terkait akselerasi belanja pemerintah, terutama kementerian yang beranggaran besar, kemudian mendorong realisasi program prioritas Presiden,” ujar Airlangga.
Dalam rangka menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Nataru, pemerintah menyiapkan program diskon transportasi yang akan disampaikan secara detail oleh Menteri Perhubungan.
Diskon mencakup tarif kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, hingga angkutan udara. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan diskon tarif tol sebesar 10–20 persen pada 26 ruas tol, yang berlaku pada 22, 23, dan 31 Desember.
Rinciannya meliputi 2 ruas di Jawa–Bodetabek, 9 Teras Jawa, 3 Non-Jawa, dan 12 Teras Sumatera. Terkait sektor pariwisata, terdapat 244 event wisata yang akan digelar selama periode akhir tahun.
Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah, termasuk dukungan pembiayaan melalui berbagai skema.
Rinciannya, FLPP untuk 350 ribu rumah, BSPS untuk 45 ribu rumah, serta insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk properti hingga Rp5 miliar, dengan porsi yang ditanggung pemerintah hingga Rp2 miliar.
Airlangga menambahkan kredit program perumahan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dilanjutkan pada tahun 2026, dengan anggaran yang terus dipersiapkan. Adapun dalam hal tata kelola perizinan, pemerintah terus mendorong implementasi PP 28 terkait OSS berbasis risiko. Sejauh ini, 14 aturan pelaksanaan telah diterbitkan, 6 aturan dalam proses harmonisasi, dan 7 aturan sedang ditetapkan.
(kunthi fahmar sandy)
