sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Pendapat Fraksi PKS Terhadap Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021

Foto editor Yulianto
06/09/2021 09:15 WIB
Dalam menyikapi hasil pembicaraan terkait RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020 Fraksi PKS memberikan beberapa catatan.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021).

IDXChannel - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi anggota fraksi memberikan keterangan terkait Pendapat Fraksi PKS terhadap Pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). 

Dalam menyikapi hasil pembicaraan terkait RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020 Fraksi PKS memberikan beberapa catatan. secara umum kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya penanganan pandemi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Berpendapat bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya Negara dalam perekonomian, sehingga APBN harus menjadi instrumen strategis dan jangkar kebijakan ekonomi utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.

Advertisement
Advertisement