Madi SupanjiIDX Channel - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kritik muncul lantaran alokasi transfer daerah, khususnya dana desa, tercatat turun 29 persen dalam pagu APBN 2026.
Salah satu anggota DPD RI asal Bali menyebut, kebijakan pemangkasan dana transfer daerah membuat pemerintah daerah semakin gencar memungut pajak dari rakyat kecil. Hal ini dianggap sebagai dampak negatif dari kebijakan pemerintah pusat yang dinilai abai terhadap kondisi masyarakat di daerah.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, transfer ke daerah (TKD) hanya sekitar Rp650 triliun, lebih rendah dari tahun ini yang mencapai Rp919,9 triliun.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran dana desa pada 2026 tidak mengalami penurunan. Namun, secara nominal, alokasi tahun depan hanya sekitar Rp60 triliun, turun dari Rp71 triliun pada 2025.
