sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Akasha Wira (ADES) Digugat PKPU Imbas Sengketa Tagihan dengan Kontraktor

Market news editor Rahmat Fiansyah
19/11/2026 06:50 WIB
PT Akasha Wira International Tbk (ADES) tengah menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di PN Jakarta Pusat.
PT Akasha Wira International Tbk (ADES) tengah menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di PN Jakarta Pusat. (Foto: Ist)
PT Akasha Wira International Tbk (ADES) tengah menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di PN Jakarta Pusat. (Foto: Ist)

IDXChannel - PT Akasha Wira International Tbk (ADES) tengah menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). 

Gugatan bernomor perkara No. 340/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst itu diajukan oleh PT Megaland Infra Prakarsa yang mengerjakan pembangunan pabrik perseroan di Cibinong, Jawa Barat. Nilai yang diajukan sebesar Rp3,63 miliar yang merupakan klaim tagihan kontraktor yang diperselisihkan.

President Director PT Akasha Wira International Tbk, Fany Soegiarto membenarkan adanya PKPU yang dimohonkan kepada perseroan. Pada prinsipnya, perseroan siap menjalani proses hukum tersebut.

"Perseroan menghormati proses hukum yang berjalan dan saat ini tengah mempelajari pokok permohonan tersebut secara seksama bersama tim internal dan kuasa hukum perseroan," katanya dalam surat, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan kronologi dari kasus tersebut di mana kontraktor memiliki kerja sama dengan perseroan untuk membangun pabrik di Cibinong terhitung Juni 2025. Sejak saat itu, pembayaran dilakukan secara termin hingga Maret 2026.

Pada April-Mei 2026, perseroan melakukan peninjauan sekaligus menghentikan pekerjaan untuk evaluasi audit komprehensif. "Karena terdapat perbedaan perhitungan tagihan serta ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan," ujarnya.

Sebelum permohonan PKPU didaftarkan, perselisihan secara komersial dan kontraktual telah terjadi terlebih dahulu, bahkan menjadi objek penanganan sengketa perdata di PN Jakarta Selatan. Di tengah proses tersebut, pemohon mendaftarkan PKPU di PN Jakpus pada November 2026 setelah sebelumnya pemohon mengirimkan surat somasi pada September 2026.

"Perseroan memandang klaim tersebut sebagai sengketa perdata biasa atas perbedaan nilai tagihan, bukan karena kesulitan keuangan, dan saat ini perseroan tengah menempus seluruh langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perseroan," tuturnya.

Nilai gugatan yang diajukan oleh pemohon terhadap ADES memang tak signifikan. Nilainya diketahui setara 0,09 persen dari ekuitas, 0,07 persen dari aset, serta 0,3 persen dari liabilitas.

Fany menjelaskan bahwa perseroan akan membentuk provisi atau pencadangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak keuangan yang mungkin timbul dari perkara tersebut. Saat ini, nilai provisi direncanakan sebesar Rp3,63 miliar sesuai klaim pemohon yang juga didasarkan pada hasil estimasi dan evaluasi perseroan.

"Perseroan menegaskan bahwa pembentukan pencadangan tersebut merupakan langkah antisipatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengakuan atas kebenaran maupun besaran klaim yang diajukan oleh pemohon. Perseroan juga memastikan bahwa kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya tetap terjaga," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement