Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Retreat para Menlu ASEAN yang diselenggarakan di Luang Prabang, Laos pada Senin (29/1/2024).
Pertemuan Retreat dilakukan dalam dua Sesi. Sesi pertama membahas prioritas Laos sebagai Ketua ASEAN dan follow-up dari pertemuan tingkat tinggi sebelumnya. Sesi kedua membahas situasi Kawasan dan internasional.
"Di sesi pertama, beberapa hal yang saya sampaikan antara lain bahwa Indonesia menyampaikan dukungan terhadap keketuaan dan prioritas Laos tahun ini," kata Retno dalam press briefing seusai pertemuan.
"Kedua, mengenai situasi di Myanmar. Cukup banyak yang saya sampaikan di isu Myanmar ini," lanjutnya.
Retno juga menyoroti isu Rohingya. Dia tekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar.
"ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman dan bermartabat," tegasnya.
"Isu Ketiga yang saya angkat di sesi pertama adalah mengenai peta jalan Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN," tambahnya.
Di sesi kedua mengenai isu kawasan dan internasional, Retno mengangkat dua isu yaitu mengenai regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik dan juga situasi di Gaza.
Indonesia sangat prihatin melihat memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut double standard untuk mensikapi situasi Gaza.
"Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina. Dan Indonesia menyampaikan kita mencermati dari dekat keputusan ICJ atas kasus yang dibawa oleh Afrika Selatan. Keputusan ICJ mencerminkan sikap bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum," jelasnya.
"Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor, disaat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan. Investigasi yang terbuka, transparan serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan, namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan collective punishment terhadap pengungsi Palestina," pungkasnya. (WHY)
