IDXChannel - Polri menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” kata Trunoyudo.
(Nur Ichsan Yuniarto)