Kurnia Nadya
IDXChannel—Komisi VIII DPR, mendorong agar usulan pembangunan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Madura dapat segera terealisasi, mempertimbangkan kesiapan lahan milik kampus untuk pembangunan sarana pendidikan.
“Insya Allah SBSN sudah kami sentil tadi dan mudah-mudahan segera terealisasi. Saya sudah menanyakan kepada Pak Rektor. Alhamdulillah, lahannya tersedia dan luas. Tinggal bagaimana SBSN-nya terealisasi,” ujar Ketua Tim Kunker, Ansari, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura, Jumat (13/11/2026).
Ansari menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI sekaligus menyerap aspirasi rektor dan sivitas akademika terkait pengelolaan pendidikan di UIN Madura.
Ia berharap kehadiran rombongan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam.
Dukungan terhadap usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan UIN Madura untuk memperkuat sarana dan prasarana pendidikan setelah bertransformasi dari institut menjadi universitas pada 2025.
Rektor UIN Madura menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan prioritas kampus saat ini adalah pembangunan laboratorium terpadu untuk menunjang kegiatan akademik dan pengembangan program studi.
Kebutuhan tersebut semakin penting seiring dengan rencana UIN Madura untuk memperluas bidang keilmuan, termasuk program studi sains dan teknologi, farmasi herbal, serta teknologi ketahanan pangan.
Fasilitas laboratorium terpadu diharapkan dapat mendukung penguatan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran dan praktik.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Sahiron, menjelaskan bahwa UIN Madura termasuk dalam 35 PTKIN yang masuk daftar usulan pembiayaan SBSN 2028. Dalam daftar tersebut, UIN Madura berada pada urutan ke-11.
“Pada 2028, yang mengusulkan SBSN itu ada 35 PTKIN. Madura salah satunya. Dari sisi urutan, dari satu sampai 35, Madura nomor 11. Nah, nomor 11 ada kemungkinan besar masuk, tinggal nanti dicek tanahnya, apakah sudah clean and clear atau belum,” jelas Sahiron.
Ia menerangkan, kejelasan status lahan menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan sebelum usulan tersebut diproses lebih lanjut. Lahan yang digunakan juga harus merupakan lahan kosong untuk pembangunan gedung baru, bukan untuk renovasi bangunan yang sudah ada.
“Kalau ini sudah ada sertifikatnya milik UIN Madura, apakah itu dari hibah atau dari mana pun, yang jelas clean and clear, dan itu nanti dibangun di atas tanah yang tersedia. Bukan merenovasi bangunan. Jadi, SBSN ini tanah kosong, lalu dibangun, apakah itu laboratorium terpadu atau apa,” ungkapnya.
Sahiron menambahkan, penetapan proyek SBSN bukan menjadi kewenangan Kementerian Agama semata. Setelah Kemenag menyampaikan daftar usulan, proses selanjutnya akan melalui pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam mekanisme trilateral meeting.
Kemenag akan memperkuat argumentasi kebutuhan pembangunan masing-masing perguruan tinggi, termasuk UIN Madura.
(Nadya Kurnia)
