IDXChannel - Polri masih mendalami adanya end user lain di luar dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu (18/11/2026).
Isir menambahkan, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan juga telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
Melalui peningkatan status perkara tersebut, artinya Bareskrim Polri telah menemukan unsur tindak pidana terkait makar dalam kasus itu.
"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
(Nur Ichsan Yuniarto)