Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Gibran Rakabuming Raka tidak punya jalur hukum lagi untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA. Hanya ada dua pilihan yang bisa diambil Gibran yakni, mundur secara sukarela atau dimundurkan melalui konstitusi.
Hal itu dikatakan Anggota MPR Sarifuddin Sudding. Menurutnya, putusan MA no 742/ TUN/2026 terkait keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Apalagi, kata dia, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.
"Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau di eksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7A Konstitusi UUD 45," kata Sudding saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Sudding menegaskan, seluruh warga negara memiliki yang sama di mata hukum. Untuk itu, ia berkata, seluruh warga negara harus patuh terhadap putusan MA atau MK.
"Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," katanya.
Kendati demikian, dia menilai, hanya dua opsi yang bisa dilakukan Gibran, yakni mundur secara sukarela atau dimundurkan.
"Hanya dua pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
