Binti Mufarida
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Hal itu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal UU MD3.
“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian dalam proses pengusulan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” tuturnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun menentukan langkah lain sesuai kewenangannya.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” katanya.
Dia juga menegaskan tidak ada larangan apabila Prabowo mengusulkan calon wakil presiden dari Partai Gerindra. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu,” ucap Yusril.
Diketahui, aturan tentang pemilihan Wapres tercantum dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal sebagai UU MD3.
“Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” demikian isi penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Yusril pun mengatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden saat ini tengah dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut. Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
“Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari. Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi presiden setelah menerima surat pemberitahuan DPR bahwa eh MPR bahwa terjadi kekosongan wakil presiden dan presiden diminta untuk menyerahkan dua nama, ya, kepada MPR, itu diberi tenggang waktu selama 14 hari,” tuturnya.
Yusril berharap seluruh tahapan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Sebagai informasi, koalisi pengusung Prabowo-Gibran dalam 2024 ini terdiri dari 9 partai politik utama, yang terbagi atas Partai Parlemen (DPR RI) di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Kemudian, dari Partai Non-Parlemen dan Partai Lainnya, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, dan PRIMA (Partai Rakyat Adil Makmur).
(Rahmat Fiansyah)
