sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement
Benahi Kawasan Kumuh dan Pesisir, Kementerian PKP Rencana Ajukan Utang Luar Negeri Rp72 Triliun
Benahi Kawasan Kumuh dan Pesisir, Kementerian PKP Rencana Ajukan Utang Luar Negeri Rp72 Triliun
Benahi Kawasan Kumuh dan Pesisir, Kementerian PKP Rencana Ajukan Utang Luar Negeri Rp72 Triliun
Benahi Kawasan Kumuh dan Pesisir, Kementerian PKP Rencana Ajukan Utang Luar Negeri Rp72 Triliun
Economics editorIqbal Dwi Purnama
07/08/2025 19:30 WIB

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana mengajukan pinjaman luar negeri sebesar USD4,5 miliar atau sekitar Rp72 triliun untuk mendanai penataan kawasan kumuh dan wilayah pesisir di Indonesia. 

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan, pembiayaan tersebut akan difokuskan pada perencanaan jangka panjang untuk menata permukiman, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum memiliki kualitas hunian yang layak.

"Karena ini sedang kita perjuangkan, kalau kita mendapatkan pinjaman luar negeri yang sudah kita usulkan, itu kira-kira kita bisa mendapatkan USD4,5 miliar yang sudah disepakati," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Fahri Hamzah mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan fokus lebih untuk penataan kawasan kumuh serta kawasan pesisir. Berdasarkan data saat ini, setidaknya Indonesia memiliki 12.987 kawasan pesisir.

Penataan kawasan pesisir akan dilakukan dengan target 1.300 kawasan setiap tahunnya. Sebanyak 1.000 kawasan menjadi tanggung jawab Kementerian KKP, sedangkan 300 kawasan menjadi bagian Kementerian PKP.

Dia menambahkan, jika penataan 1.300 kawasan pesisir dilakukan setiap tahun. Maka targetnya kurun waktu 10 tahun mendatang kawasan pesisir sudah berhasil disulap sebagai 'Maldives Indonesia'.

"Saya sempat text Menteri Kelautan, mas Treng (Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono), bagaimana kalau renovasi pesisir itu kita sebut (program) 1 tahun 1.000 Maldives, saya bilang begitu," kata Fahri Hamzah.

(NIA DEVIYANA)

Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :