Dari domestik, tekanan fiskal masih masih menjadi sentimen yang mempengaruhi pelemahan rupiah. 

Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi menilai, kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah mendapatkan sorotan dari publik. Apabila pemerintah tidak cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan negara maka ketergantungan terhadap defisit  berpotensi menunda reformasi struktural. 

"Strategi defisit tidak otomatis mampu membalikkan kondisi ekonomi dalam satu tahun. Pertumbuhan yang berkelanjutan tetap ditentukan oleh investasi riil, kepastian regulasi, dan produktivitas tenaga kerja," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Ketika sektor swasta masih berhati-hati, pemerintah akhirnya menjadi penopang utama permintaan agregat. Di sinilah, menurut Ibrahim, risiko muncul di mana APBN berperan sebagai shock absorber terus-menerus, sementara basis penerimaan belum tumbuh sebanding dengan kebutuhan belanja dan biaya bunga.

Pada akhir 2025 defisit melebar menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih besar dari target  awal defisit yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur  defisit APBN dibatasi paling tinggi 3 persen dari PDB.

"Meski masih berada di bawah ambang batas 3 persen, tetap secara ekonomi ruang fiskal sudah menipis. Bila dikaji lebih dalam, persoalannya bukan sekadar angka rasio, melainkan kemampuan APBN menyerap guncangan dan melakukan stabilisasi," kata Ibrahim.

Saat penerimaan negara belum kuat sementara keseimbangan primer masih defisit, maka setiap terjadi guncangan eksternal kenaikan imbal hasil (yield) global, pelemahan rupiah, dan arus modal keluar akan langsung menekan kas negara melalui beban bunga dan kebutuhan pembiayaan baru. 

"Artinya, secara headline (defisit) terlihat aman, tetapi daya tahan fiskal terhadap volatilitas global sudah tidak selega beberapa tahun lalu," ujar Ibrahim.

Dari global, para analis tetap skeptis tentang potensi kemajuan pembicaraan antara Iran dan AS.

Pembicaraan ini dipantau ketat oleh pasar energi karena Iran adalah produsen minyak utama dan terletak di sepanjang Selat Hormuz yang sangat penting secara strategis, jalur air sempit yang dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak global setiap harinya.

Sementara itu, risiko militer tetap tinggi setelah laporan pada Senin bahwa Garda Revolusi Iran melancarkan latihan di Selat Hormuz, karena pasukan AS tetap ditempatkan secara besar-besaran di seluruh Timur Tengah.

Selain itu, para negosiator dari Ukraina dan Rusia menyelesaikan hari pertama pembicaraan perdamaian yang dimediasi AS di Jenewa pada Selasa, dan Presiden AS Donald Trump mendesak Kyiv untuk bergerak cepat menuju kesepakatan untuk mengakhiri konflik empat tahun tersebut.

Kemudian, investor berhati-hati menjelang rilis risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve yang dapat memberikan wawasan baru tentang waktu dan skala potensi pelonggaran moneter.

Investor juga menunggu laporan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS untuk bulan Desember, yang akan dirilis pada Jumat, indikator inflasi pilihan Fed yang dapat membentuk ekspektasi suku bunga.

(NIA DEVIYANA)