Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Inaga) Julfi Hadi mengatakan, persoalan tarif listrik menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Kondisi tersebut membuat margin proyek menjadi kurang menarik bagi investor.

"Sudah 35 tahun kita mencoba menggerakkan panas bumi. Namun, karena regulasi, sangat sulit untuk membuat margin proyek tersebut masuk akal. Di situlah masalah keterjangkauan (affordability) muncul," kata Julfi dalam panel diskusi Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Julfi, harga jual listrik dari PLTP kerap berada di atas acuan harga maupun kemampuan beli PT PLN (Persero) sebagai pembeli listrik. Di sisi lain, biaya keekonomian pembangkit panas bumi masih relatif tinggi.

Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022, harga acuan tertinggi pembelian listrik dari PLTP untuk kapasitas kurang dari 10 megawatt (MW) sebesar USD9,76 sen per kilowatt-hour (kWh). Untuk kapasitas 10-50 MW sekitar USD9,41 sen per kWh, kapasitas 50-100 MW sebesar US$8,64 sen per kWh, sedangkan kapasitas di atas 100 MW sebesar USD7,65 sen per kWh.

Sementara itu, rata-rata biaya pembangkitan untuk mencapai keekonomian PLTP berada di kisaran USD11,4-14,5 sen per kWh. Bahkan untuk pembangkit dengan kapasitas kurang dari 10 MW, biaya keekonomiannya dapat mencapai USD13,5-15,5 sen per kWh.

Kesenjangan tersebut membuat pengembang menghadapi tantangan untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang menarik. Kondisi itu juga berdampak pada kemampuan proyek untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Julfi mengatakan terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk membuat pembangkit panas bumi lebih kompetitif. Pertama, menyesuaikan tarif listrik yang dibeli PLN sehingga proyek memiliki tingkat pengembalian yang layak.

Kedua, menekan atau meningkatkan efisiensi struktur capex melalui penggunaan teknologi baru, penguatan manufaktur dalam negeri, efisiensi dan peningkatan volume pengeboran, serta peningkatan produktivitas sumur.

Menurut dia, menaikkan tarif listrik menjadi pilihan yang relatif lebih mudah untuk membuat perhitungan bisnis PLTP menjadi layak. Sementara upaya menekan biaya investasi membutuhkan perubahan teknologi, efisiensi operasional, hingga model bisnis baru.

"Saya pikir seperti yang Anda lihat, cara termudah tentu saja menaikkan tarif, semua akan selesai," ujar Julfi.

Namun, apabila pengembang memilih menekan biaya melalui peningkatan efisiensi dan teknologi, perusahaan tetap perlu menghitung kembali tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) dari proyek tersebut.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) Ahmad Yani menerangkan, persoalan utama pengembangan panas bumi saat ini bukan lagi ketersediaan sumber daya. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar, tetapi iklim investasi masih menjadi tantangan.

"Jadi sumber daya bukanlah masalah saat ini untuk panas bumi. Masalah utamanya adalah iklim investasi di panas bumi yang kurang feasible dan kurang bankable," kata Ahmad.

Dia menilai masih terdapat ruang untuk mencari tingkat tarif yang dapat membuat proyek panas bumi layak secara investasi tanpa memberikan dampak ekonomi negatif bagi masyarakat.

Potensi Besar, Pemanfaatan Masih Rendah

Pemerintah sendiri tengah mendorong pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki resource panas bumi terbesar di dunia.

Total potensi panas bumi Indonesia mencapai 23.202 MW. Namun, kapasitas terpasang saat ini baru 2.776 MW atau sekitar 11,6 persen dari total potensi tersebut.

Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dunia dari sisi kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis panas bumi, di bawah Amerika Serikat (AS).

"Kita nomor satu tetapi dalam implementasinya kita itu nomor dua, Amerika masih nomor satu," kata Bahlil dalam acara pembukaan IIGCE di Jakarta.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, kontribusi panas bumi dalam bauran energi baru terbarukan masih sekitar 2,2 persen.

Padahal, kata dia, panas bumi memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan listrik secara kontinu selama 24 jam. Karakteristik tersebut membuat panas bumi berpotensi bersaing dengan pembangkit berbahan bakar fosil.

"Rasanya memang panas bumi yang kita kenal ini nantinya sangat bisa bersaing dengan diesel, sangat bisa bersaing dengan bahan bakar, bahan bakar dari fosil, ya, batubara ataupun diesel, karena 24 jam bisa menghadirkan listrik," kata Eniya.

Pemerintah menargetkan kapasitas panas bumi meningkat sekitar 5,2 gigawatt sehingga porsinya dalam bauran energi baru terbarukan dapat mencapai 4,5 persen.

Namun, pencapaian target tersebut masih akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan tarif, biaya investasi, serta kelayakan pembiayaan proyek.

Dengan potensi yang besar tetapi pemanfaatan yang masih rendah, persoalan keekonomian menjadi salah satu kunci agar panas bumi Indonesia tidak hanya unggul dari sisi sumber daya, tetapi juga mampu berkembang secara komersial.

(Dhera Arizona)