Ketiga hal tersebut meliputi likuiditas pasar, inisiatif dan dukunga pemerintah, serta disiplin terhadap prinsip-prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). 

"Dan dalam hal ini, kami merasa Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui ekosistem lembaga keuangan khusus yang terkoordinasi," ujar Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Senin (20/4/2026).

Pernyataan tersebut, menurut Rizki, merupakan bagian dari materi yang disampaikannya dalam forum APLMA Loan Market Conference Indonesia 2026, yang digelar di Jakarta, pekan lalu.

Dalam forum tersebut, Rizki menjelaskan bahwa IIF sebagai lembaga keuangan non-bank yang didirikan 16 tahun lalu oleh Pemerintah Indonesia bersama empat institusi internasional terkemuka untuk mengatalisasi pembangunan infrastruktur.

Dalam pendirian tersebut, IIF diberikan mandat khusus untuk melengkapi, dan bukan bersaing dengan industri perbankan dan pasar modal, dalam setiap upaya pembangunan yang ada. Dalam 20 tahun terakhir, Pemerintah telah membangun jaringan lembaga khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Bersama beberapa institusi, IIF secara kolektif telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur di berbagai sektor selama 16 tahun terakhir," ujar Rizki.

Seiring dengan pentingnya skala, Rizki menjelaskan, pemerintah kemudian juga membentuk dua sovereign wealth fund, dengan yang terbaru juga berperan sebagai super holding BUMN dan investor dalam program prioritas pemerintah.

Sementara, terkait kondisi pasar, Rizki mencatat likuiditas domestik yang memadai, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan sekitar 80 persen dan basis dana pensiun serta perusahaan asuransi yang terus tumbuh mencari aset jangka panjang.

"IIF mendukung industri melalui pembiayaan tahap awal dan take-out financing, serta telah memelopori instrumen pasar modal termasuk green perpetual notes, credit enhanced bonds, dan obligasi bertenor panjang," ujar Rizki.

Pemerintah, melalui salah satu SWF, disebut Rizki juga telah menerbitkan instrumen yang berfungsi sebagai mekanisme blended finance, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak inovasi dalam pembiayaan infrastruktur. Terakhir, Rizki menekankan dua faktor sukses yang tidak bisa ditawar dalam upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Dua faktor itu yaitu harga yang kompetitif dan disiplin ESG. Di IIF, kami telah menghabiskan lima tahun terakhir untuk secara sistematis menurunkan cost of funds dan menegakkan standar lingkungan dan sosial yang ketat di setiap proyek yang kami biayai," ujar Rizki.

Pada minggu yang sama, IIF menandatangani perjanjian pinjaman dengan sebuah perusahaan swasta untuk proyeknya di sektor kesehatan, yang oleh Rizki dinilai sebagai cerminan dari upaya dan komitmen IIF dalam memperkuat ketahanan kesehatan melalui pembangunan infrastruktur sosial, salah satu program prioritas nasional.

(taufan sukma)